BATAM –
**Borneonews - Batam**, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan harapannya agar keberadaan Pos Lintas Batas Negara (*PLBN*) dapat dioptimalkan. Tujuannya adalah untuk mencegah insiden yang melibatkan nelayan tersasar di wilayah perbatasan. Gubernur Ansar mengungkapkan, "Kami telah melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal dan bahkan bertemu dengan Menteri Besar Sarawak. Kami sedang mencari solusi jangka panjang untuk situasi ini. Kami berharap *PLBN* yang telah dibangun oleh pemerintah dapat segera berfungsi maksimal, sehingga kegiatan nelayan dapat dilakukan dengan lebih resmi dan terorganisir." Pada tanggal 17 Agustus, terjadi penangkapan terhadap delapan nelayan yang berasal dari Natuna dan Tarempa. Mereka ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (*APMM*). Kejadian ini menarik perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang kini berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dalam kesempatan tersebut, Ansar juga menekankan pentingnya legalisasi *PLBN* sebagai bagian dari strategi untuk mendukung aktivitas nelayan di perbatasan. Ia menjelaskan, "Selama ini, para nelayan kita terkadang menjual hasil tangkapannya di tengah laut. Namun, kebutuhan di Sarawak sangat tergantung pada pasokan yang berasal dari nelayan kita. Dengan optimalnya *PLBN*, seluruh aktivitas ini dapat dilakukan dengan lebih resmi dan aman." Sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama di kawasan perbatasan, pemerintah daerah telah melakukan kunjungan ke Sematan, Sarawak. Ansar menambahkan, "Kami mendorong agar pada tahun 2024, semua infrastruktur yang mendukung *PLBN* dapat segera ditindaklanjuti. *PLBN* ini dibangun dengan biaya yang sangat besar oleh pemerintah, dan sudah saatnya kita memanfaatkannya secara optimal." Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk menyediakan dukungan dan perlindungan bagi nelayan yang beroperasi di area perbatasan. ANTARA