JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, mengambil langkah dengan melibatkan sejumlah pakar dalam bidang lingkungan. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan variabel serta indikator yang digunakan dalam penilaian kota bersih. Adi Nugraha, yang menjabat sebagai Ketua Tim Kajian dan merupakan Statistisi Ahli Pertama, menyatakan bahwa variabel dan indikator ini akan menjadi pedoman bagi Kemendagri dalam memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil dalam menjaga kebersihan lingkungan. "BSKDN bersama dengan pihak-pihak terkait telah melaksanakan berbagai tahapan yang berasal dari awal tahun 2022, dengan fokus pada penyusunan variabel dan indikator penilaian," jelas Adi dalam pernyataannya. Pada tahun 2023, BSKDN melanjutkan dengan melakukan kajian analisis terkait pembobotan variabel dan indikator. Dalam analisis ini, terdapat 10 variabel dan 43 indikator yang telah diidentifikasi. Pada tahun mendatang, yaitu 2024, rencananya BSKDN akan melaksanakan uji coba penerapan penilaian berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan. "Uji coba ini akan dilakukan di beberapa daerah terpilih, dengan mengambil sampel dari 28 kabupaten/kota," ungkap Adi. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan dari indikator penilaian kabupaten/kota bersih dalam konteks pengukuran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak yang dihasilkan dari penerapan penilaian yang telah dilakukan. Harapan dari uji coba ini adalah untuk mendapatkan variabel dan indikator akhir yang dapat diandalkan, sehingga dapat diterapkan secara luas di seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, hasilnya diharapkan menjadi ukuran keberhasilan Pemda dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Menurut Adi, hasil uji coba menunjukkan bahwa indikator dan variabel dapat diterapkan untuk penilaian, dengan data sekunder menunjukkan dominasi sebesar 52,45% dibandingkan dengan data primer yang hanya sekitar 47,55%. Di samping itu, Adi menyatakan bahwa tidak ditemukan kendala berarti pada data sekunder yang bersumber dari kementerian atau lembaga di luar Kemendagri. Sementara itu, masih terdapat beberapa tantangan terkait data primer yang perlu diperhatikan oleh tim. Dalam kesempatan lain, Adi Fajar Ramly, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda dari Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyarankan BSKDN untuk memanfaatkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (*SIPSN*) dalam proses penilaian. "Sistem ini memiliki data yang diinput oleh Pemda dan telah divalidasi oleh KLHK, guna mengukur Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (*IKPS*) di setiap kabupaten/kota," tambahnya. Menurutnya, terdapat beberapa indikator dari *SIPSN* yang dapat digunakan untuk melengkapi indikator yang telah dirancang oleh BSKDN. Di sisi lain, Fitri Nurfatriani, Koordinator Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Konservasi Sumber Daya Air di Badan Riset dan Inovasi Nasional (*BRIN*), menjelaskan berbagai skema penilaian kinerja lingkungan yang telah diterapkan di daerah. Ia juga memberikan pencerahan mengenai prinsip penggunaan variabel dan indikator, serta mengevaluasi variabel dan indikator yang telah disusun oleh BSKDN. Fitri mencatat beberapa saran terhadap variabel dan indikator tersebut, termasuk kritik mengenai penggunaan variabel Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*), yang dianggapnya kurang relevan. "Penggunaan indeks ini merujuk pada angka harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang dianggap terlalu menyebar," jelas Fitri menutup diskusinya. ANTARA