JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menekankan pentingnya pemantauan yang lebih menyeluruh terhadap operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak membawa dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam sebuah diskusi yang diadakan seiring dengan acara Indonesia Net-Zero Summit, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti, menyatakan bahwa pemantauan yang konsisten perlu dilakukan oleh pihak terkait. "Kegiatan pemantauan ini sangat penting untuk mencegah dampak yang peut terutama dirasakan oleh masyarakat di sekitar PLTU," ungkapnya. Pernyataan tersebut disampaikan Nani sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta diskusi mengenai pengaruh operasional PLTU terhadap lingkungan. Dia menambahkan bahwa adanya pemantauan yang lebih intensif perlu dilaksanakan dan hasilnya hendaknya disampaikan kepada pihak-pihak terkait jika ditemukan kekurangan. Nani menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan pada batu bara dalam sektor energi. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pendekatan *co-firing*, yang melibatkan penggunaan biomassa dalam proses pembangkitan listrik di PLTU. Langkah ini sejalan dengan tren global yang sedang dibahas terkait pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, dengan tujuan utama mengatasi berbagai isu lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca (GRK). Walaupun terdapat rencana untuk menghentikan operasional PLTU sebagai bagian dari upaya transisi energi yang lebih luas, Nani menjelaskan bahwa mekanisme *co-firing* ini merupakan langkah awal yang penting. Pengurangan penggunaan batu bara merupakan salah satu strategi untuk menekan emisi GRK yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Proses *co-firing* sendiri merujuk pada metode mengurangi penggunaan batu bara dengan membakar biomassa secara bersamaan. Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai transisi yang berkeadilan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi, yang dikenal sebagai *just transition*. Sehubungan dengan transisi energi yang melibatkan PLTU, Nani juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dokumen panduan. Dokumen ini rencananya akan diluncurkan pada Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada awal September 2024. ANTARA