JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Philip Kuntjoro Widjaja, menekankan bahwa keberagaman merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Ia percaya bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi berbagai ancaman ideologi yang berpotensi merusak keutuhan bangsa. Philip menjelaskan bahwa keberagaman adalah fondasi utama dalam penerapan nilai-nilai *Pancasila*, terutama dalam mempertahankan persatuan di tengah masyarakat dan mencegah paham radikal serta terorisme. Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, ia menyatakan bahwa nilai-nilai *Pancasila* telah diakui oleh berbagai elemen masyarakat, mencakup aspek keadilan sosial, persatuan, serta pengakuan terhadap perbedaan. Menurutnya, penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan adalah langkah utama dalam membangun masyarakat yang seimbang dan adil. Dalam konteks keadilan sosial, keberagaman menjadi cermin komitmen bangsa Indonesia untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang suku, agama, atau ras. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam menghadapi tantangan sosial. Philip juga menekankan bahwa keberagaman tidak seharusnya dipandang sebagai suatu halangan, melainkan sebagai aset berharga yang perlu dijaga dan diperkuat. Ia menilai bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai *Pancasila* dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mampu memperhatikan potensi beragam yang dimiliki masyarakat Indonesia. Prinsip ini harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam memajukan bangsa. Sebagai seorang akademisi yang mengamati isu-isu terkait toleransi dan keberagaman, Philip juga menyampaikan pandangannya mengenai pemaksaan penggunaan atribut agama tertentu. Salah satu contohnya adalah pemaknaan jilbab yang sering kali dipaksakan di lembaga-lembaga pendidikan. Ia merujuk pada polemik mengenai pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri menjelang peringatan HUT Ke-79 RI di IKN. "Toleransi harus terjalin di tengah-tengah, tidak dibangun di antara dua pihak yang saling memaksakan kehendak. Sering kali salah satu pihak harus mengalah, dan di lain waktu pihak yang lain juga harus bersikap sama," ujarnya. Ia menekankan pentingnya moderasi dalam beragama sebagai kunci dalam menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman. Dalam konteks ini, ia mengingatkan pemerintah untuk proaktif dalam mediasi setiap konflik yang timbul dari perbedaan pemahaman dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya moderasi dalam pelaksanaan keyakinan beragama. Penegakan hukum yang adil dan pendidikan yang memadai menjadi penting untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Philip juga menekankan perlunya kerjasama antara tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan rasa saling menghormati serta menghargai perbedaan yang ada. Mengenai hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menghadapi ideologi transnasional seperti ISIS, ia menegaskan bahwa *Pancasila* merupakan dasar yang kuat dalam perlawanan terhadap ideologi-ideologi radikal. "Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan seharusnya menjadi pedoman hidup yang dihayati dalam setiap aspek kehidupan kita," tambahnya. Philip percaya bahwa jika nilai-nilai *Pancasila* diterapkan secara konsisten, Indonesia akan memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh-pengaruh radikal dan intoleransi. Dia berharap agar semua elemen bangsa, terutama generasi muda, dapat berperan aktif dalam mengamalkan nilai-nilai *Pancasila*. Ia mengingatkan bahwa tindakan kecil yang berdampak positif bagi masyarakat adalah langkah awal yang dapat diambil dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. ANTARA