BANDUNG –
**Borneonews - Cirebon**, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Kota Cirebon, Jawa Barat, telah mengambil inisiatif untuk mendukung lebih dari 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam proses pengurusan sertifikat halal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perkembangan bisnis mereka. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Cirebon, Rizki Riyadu, menyatakan bahwa hingga Agustus 2024, instansi tersebut telah memberikan bantuan dan fasilitasi kepada sejumlah pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai persyaratan serta tata cara yang diperlukan dalam proses pengurusan. Rizki menjelaskan bahwa syarat awal yang harus dipenuhi adalah memiliki dokumen yang dikenal dengan nama nomor induk berusaha (NIB). "Jika pelaku UMKM belum memiliki NIB, kami siap membantu mereka dalam pengurusannya hingga mendapatkan dokumen tersebut," ungkapnya. Selain itu, Rizki menambahkan bahwa petugas penyuluh dari Kemenag setempat siap mendampingi pelaku usaha melalui alur pembuatan sertifikat halal. Proses ini meliputi tahap verifikasi dan validasi, yang mencakup pemeriksaan terhadap bahan baku, fasilitas, peralatan, hingga seluruh proses produksi yang dilakukan. "Setelah seluruh prosedur ini dilalui dan dinyatakan memenuhi syarat, sertifikat halal akan diberikan," jelasnya lebih lanjut. Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Cirebon. Dengan memiliki sertifikat halal, diharapkan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas serta mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen. Rizki juga menambahkan bahwa pada tahun 2023, Kemenag telah mengeluarkan sekitar 3.900 sertifikat halal melalui program Sejuta Sertifikat Halal Gratis yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. "Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memfasilitasi setiap pelaku UMKM yang ingin mengurus dokumen ini," pungkasnya. ANTARA