JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara (PLTU) yang dikelola oleh pihak terkait. Pengawasan ini diperlukan agar operasi PLTU tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh wakil kementerian yang membidangi koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, Nani Hendiarti, dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada acara Indonesia Net-Zero Summit di Jakarta pada hari Sabtu. Menurutnya, pengawasan sangat penting dan apabila dirasa belum memadai, hal tersebut mesti disampaikan agar tindakan perbaikan bisa dilakukan. Hendiarti menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan pada batu bara dalam sektor energi. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program *co-firing*, yaitu penggunaan biomassa sebagai pengganti sebagian batu bara di PLTU. Langkah ini sejalan dengan perkembangan diskusi global yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di berbagai sektor guna meminimalisasi dampak lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca. Meskipun sudah ada rencana untuk pensiun dini PLTU dalam rangka transisi energi, dengan peta jalan pensiun PLTU yang ditargetkan selesai tahun ini, Hendiarti menekankan bahwa *co-firing* merupakan langkah awal untuk mengurangi penggunaan batu bara. Proses *co-firing* ini diharapkan dapat mewujudkan transisi yang adil baik untuk lingkungan maupun ekonomi. Terkait dengan transisi energi yang mencakup PLTU, kementerian juga telah menyiapkan dokumen pedoman yang direncanakan untuk diluncurkan pada acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024. Forum ini akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 5 dan 6 September mendatang. ANTARA