JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Balai kota Jakarta harus memiliki pemimpin yang inovatif serta cekatan dalam merencanakan pembangunan daerah tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diungkapkan oleh Ridwan Kamil, yang saat ini merupakan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dalam sebuah kunjungan ke Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa RK menekankan bahwa APBD sering kali tidak mendukung secara penuh apa yang dibutuhkan untuk pembangunan. Ia menegaskan bahwa APBD hanya mampu membiayai sebesar 20 persen dari total kebutuhan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, gubernur perlu mencari cara untuk memenuhi sisa 80 persen dari kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemimpin daerah harus mencari alternatif pendanaan yang lebih beragam, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*APBN*), dana sosial dari perusahaan atau Corporate Social Responsibility (*CSR*), serta opsi-opsi lain seperti obligasi daerah. Ia membagikan pengalamannya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, di mana beliau berhasil memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan daerah. RK menegaskan pentingnya komunikasi dan hubungan baik untuk mendapatkan dukungan dari *APBN*. Ia mencatat bahwa pendekatan yang informatif dan informal sering kali lebih berbuah hasil dibandingkan hanya bergantung pada jalur formal. Dalam arahannya mengenai strategi pembiayaan, RK juga menyinggung tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (*KPBU*). Ia memberikan contoh pembangunan rumah sakit di Depok yang dibiayai melalui investasi dari Australia, bukan menggunakan APBD. Ia bertekad untuk mengubah pola pikir bahwa setiap proyek pembangunan harus didanai oleh APBD. RJ bercita-cita untuk membuktikan bahwa masih banyak cara lain untuk mencapai tujuan tersebut. Selain obligasi daerah, RK menyarankan pemakaian skema pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan, termasuk bank daerah. Ia juga mengingatkan tentang pengalamannya di Jawa Barat di mana sejumlah kabupaten dan kota diizinkan untuk meminjam dana dari Bank Jabar Banten (*BJB*) guna memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. RK optimis mempersiapkan rencana akselerasi bagi pengembangan Jakarta tanpa bergantung total pada APBD dalam lima tahun mendatang. Ia menambahkan, pengalaman penggalangan dana di Jawa Barat juga melibatkan berbagai metode, termasuk pengelolaan *CSR* perusahaan serta pengumpulan dana dari masyarakat melalui zakat dan infak. Ia mencetuskan gagasan "Menu CSR," yaitu sebuah inisiatif berupa buku yang merinci kebutuhan untuk sumbangan, misalnya, pengadaan ambulans dan dukungan bagi marbot atau guru ngaji. Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk berkontribusi secara langsung. RK menginginkan agar setiap guru ngaji tetap mendapatkan kesejahteraan lebih baik tanpa harus selalu menunggu bantuan dari APBD. Ia percaya bahwa perubahan sikap dan pendekatan yang tepat dapat menciptakan solusi untuk permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama dalam masa pemulihan setelah pandemi COVID. ANTARA