JAKARTA –
**Borneonews - Bogor**, Pada tanggal 20 Agustus 2024, Indonesia dan Australia memperingati sebuah tonggak sejarah dalam hubungan pertahanan kedua negara dengan diselesaikannya negosiasi mengenai perjanjian pertahanan baru yang berstatus treaty-level. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menyebutkan bahwa perjanjian yang akan segera ditandatangani ini merupakan "perjanjian terpenting" antara keduanya. Diharapkan, perjanjian ini dapat mendukung latihan bersama yang lebih ambisius serta memperkuat interoperabilitas antara angkatan bersenjata masing-masing. Rincian lebih spesifik mengenai perjanjian ini, yang dijadwalkan akan ditandatangani bulan ini di Jakarta oleh menteri pertahanan dari kedua negara, masih belum banyak terungkap. Meskipun perjanjian baru ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama pertahanan secara signifikan, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan yang ada agar tidak muncul harapan yang tidak realistis. Adalah penting untuk mencatat bahwa kemungkinan perjanjian tersebut tidak akan berujung pada pembentukan aliansi militer antara Indonesia dan Australia sangat besar. Terdapat perbedaan strategis yang signifikan dalam cara kedua negara memandang tantangan yang semakin berkembang di kawasan, terutama terkait dengan persaingan kekuatan besar antar China dan Amerika Serikat, yang akan menyulitkan upaya kedua negara untuk membentuk aliansi. Persepsi antara Indonesia dan Australia mengenai kompetisi strategis yang meningkat antara China dan AS juga menunjukkan perbedaan yang jelas. Indonesia, yang telah lama menjalankan prinsip non-blok, enggan untuk memilih pihak dan tidak menganggap China sebagai ancaman militer yang jelas, sementara tidak sepenuhnya menerima AS sebagai penyedia keamanan yang baik bagi kawasan. Di sisi lain, Australia melihat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh China terhadap tatanan regional yang dipimpin oleh AS, yang selama ini menjadi dasar keamanan dan kesejahteraan negara tersebut. Menanggapi ancaman ini, Australia telah menyesuaikan strategi pertahanannya dengan memperkuat kemampuannya dalam menghadapi potensi proyeksi kekuatan China ke wilayah sekitar. Mereka juga memperkuat kemitraannya dengan AS, termasuk melalui kemitraan AUKUS yang baru-baru ini dibentuk. Sedangkan dari perspektif Indonesia, terdapat ketidaksepakatan di antara para pembuat kebijakan mengenai sifat dan tingkat potensi ancaman dari China. Ini membuat Indonesia sulit untuk beraliansi dengan AS, maupun dengan Australia. Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan hubungan ekonomi dengan China, yang merupakan mitra dagang utama dan sumber investasi asing yang penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Kebijakan tegas yang diterapkan Indonesia terkait dengan pelanggaran oleh China di dekat Kepulauan Natuna dalam beberapa tahun terakhir lebih bersifat untuk meyakinkan publik domestik tentang komitmennya dalam menjaga integritas territorial negara. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga cenderung menghindari sikap tegas terhadap China guna mempertahankan posisi netral dan berperan sebagai "perantara yang jujur" dalam sengketa Laut China Selatan. Di sisi lain, pandangan yang berbeda muncul dari jajaran Angkatan Laut dan Angkatan Darat Indonesia, di mana mereka menganggap China sebagai ancaman yang harus diatasi. Angkatan Laut memandang China sebagai ancaman eksternal bagi keutuhan wilayah Indonesia, sementara Angkatan Darat melihat potensi ancaman dari China lebih bersifat ideologis, sehingga solusi yang diperlukan adalah penguatan keamanan internal. Sementara itu, di Australia, dokumen resmi tidak secara eksplisit menyebut China sebagai ancaman utama, tetapi Strategi Pertahanan Nasional 2024 yang baru dirancang jelas berfungsi sebagai respon terhadap potensi ancaman dari raksasa Asia ini. Pertunjukan kekuatan militer China, di mana kemampuan militernya yang meningkat, termasuk teknologi pertahanan yang canggih, berpotensi mengikis keunggulan strategis Australia yang selama ini bersumber pada jarak geografisnya. Strategi penolakan yang sedang diupayakan Australia di wilayah utara diharapkan dapat mencegah, atau jika perlu menghentikan, proyeksi kekuatan dari lawan ke dalam lingkungan Australia. Kerja sama antara Indonesia dan Australia menjadi penting karena Indonesia mengontrol jalur air strategis yang sangat vital bagi komunikasi laut Australia. Meskipun terdapat harapan, kemungkinan kerjasama yang lebih mendalam ini dapat diakomodasi dalam perjanjian pertahanan mendatang tampaknya rendah. Sebagaimana telah disampaikan, kesepakatan pertahanan yang baru ini tidak ditujukan untuk membentuk aliansi militer antara kedua negara. Indonesia tidak berbagi persepsi ancaman yang sama dengan Australia, dan saat ini Jakarta tidak merasa perlu untuk mengejar kemampuan tempur bersama dengan Australia melawan China. Adanya perbedaan signifikan dalam persepsi kedua negara terhadap AS juga semakin menunjukkan kenapa gagasan aliansi militer antara Indonesia dan Australia saat ini tampak sangat sulit terwujud. Indonesia memandang AS sebagai mitra keamanan penting, tetapi tidak ingin menjadikan AS sebagai penyedia keamanan di kawasan tersebut. Jakarta telah lama berkepentingan untuk menjaga lingkungan strategis di Asia Tenggara agar bebas dari campur tangan kekuatan besar, yang umumnya dicapai melalui kerjasama di ASEAN dan keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar yang saling bersaing. Keberadaan ketidakpercayaan dari kalangan pejabat sipil dan militer Indonesia terhadap AS, akibat beberapa persoalan historis, juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika hubungan ini. Berbagai keluhan sejarah mengenai dukungan AS terhadap pemberontakan di Indonesia selama Perang Dingin serta embargo senjata terhadap militer Indonesia karena pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur menjadikan kecurigaan terhadap niat AS terhadap Indonesia masih ada hingga kini. Dengan demikian, perbedaan cara pandang Indonesia dan Australia terhadap dua aktor geopolitik utama di kawasan — yaitu China dan AS — menjelaskan mengapa gagasan aliansi militer antara kedua negara saat ini merupakan hal yang jauh dari kenyataan. Tanpa adanya rekonsiliasi terhadap perbedaan tersebut, tantangan untuk membentuk aliansi militer sekarang akan memerlukan pengorbanan yang signifikan dari salah satu pihak terkait kepentingan strategis dan keamanan. Namun, meskipun tanpa adanya aliansi militer, perjanjian pertahanan yang akan datang seharusnya dijadikan perkembangan positif bagi kedua negara. Dalam menunggu draf final perjanjian, ada beberapa area di mana kerja sama yang lebih dalam diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, seperti dalam bidang pendidikan, pelatihan, latihan bersama, pertukaran teknologi, kemitraan industri pertahanan, bantuan kemanusiaan, serta penanganan isu-isu keamanan bersama seperti penanggulangan terorisme, anti-pembajakan, dan operasi pemeliharaan perdamaian yang didukung oleh PBB. Apapun bentuk kerja sama pertahanan yang akan muncul dari perjanjian baru ini, kita dapat yakin bahwa hubungan pertahanan yang lebih dekat antara Jakarta dan Canberra hanya akan memperkuat keamanan kedua negara serta kawasan secara keseluruhan. ANTARA