SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Irhamsyah, mengungkapkan bahwa fokus utama lembaganya saat ini adalah pada peningkatan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Irhamsyah menekankan pentingnya penyelesaian proyek-proyek infrastruktur tepat waktu. Ia menegaskan, "Terlebih lagi untuk pembangunan ruang kelas, harus dipastikan tidak ada proyek yang terlambat hingga melewati tahun anggaran." Hal ini penting agar ruang kelas dapat segera digunakan, sekaligus untuk memastikan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Menurut Irhamsyah, hingga 15 Agustus 2024, penyerapan anggaran pendidikan baru mencapai 40,30 persen dari target yang seharusnya yaitu 46 persen pada waktu tersebut. Kendala utama dalam mencapai target ini terletak pada proses tender yang masih dalam tahap penyelesaian. Sebagai pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kaltim yang baru saja dilantik, Irhamsyah menegaskan bahwa program-program yang telah direncanakan sebelumnya akan tetap dilanjutkan. Ia menyampaikan prioritas utama dirinya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, termasuk program pendidikan untuk tahun 2025 yang telah dirancang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta legislatif. Di sisi lain, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Riza Indra Riadi, menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dalam APBD Provinsi Kaltim Tahun 2025 telah memenuhi persentase yang ditetapkan sebesar 21,05 persen. Riza menjelaskan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan. Mengenai aspek sumber daya manusia di pendidikan, Riza menyampaikan bahwa terdapat 2.248 guru SMA/SMK di Kaltim yang belum memiliki sertifikasi pendidik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) melalui pendanaan dari APBD Tahun 2023. Riza juga menambahkan bahwa meskipun guru-guru yang belum memiliki sertifikat tetap akan mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan mereka. Di samping itu, Riza menyoroti issue terkait pengelolaan dan penyaluran beasiswa. Ia menyatakan bahwa ada potensi penerima beasiswa yang merangkap menerima dari beberapa sumber. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah preventif dengan meminta pernyataan tertulis dari penerima beasiswa menggunakan materai, yang menyatakan bahwa mereka tidak menerima beasiswa dari sumber lain. Pemprov Kaltim juga telah menerbitkan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan data penerima beasiswa, serta melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan berbagai perguruan tinggi guna mencegah penerima beasiswa ganda. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran beasiswa lebih merata kepada seluruh pelajar di provinsi tersebut. "Kami juga melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyaluran dan pertanggungjawaban untuk penyempurnaan tata kelola beasiswa di Kaltim," tambah Riza. ANTARA