MANOKWARI –
**Borneonews - Sorong**, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, yang diwakili oleh Alfons Kambu, menegaskan bahwa lembaga ini berperan penting dalam memastikan bahwa calon kepala daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur, pada pemilihan umum daerah (Pilkada) 2024 adalah individu yang berasal dari masyarakat asli Papua (OAP). Pernyataan ini disampaikan seiring dengan penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang menekankan hak-hak masyarakat lokal. Alfons Kambu menjelaskan, "Kami memiliki tujuan untuk menjamin bahwa calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada 2024 berasal dari tanah Papua dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspirasi masyarakat setempat." Pernyataan ini mencerminkan komitmen MRP dalam menjaga kepentingan komunitas lokal. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penting, MRP bertanggung jawab untuk memberikan pertimbangan serta persetujuan terhadap para calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada 2024. MRP berupaya untuk melindungi keberadaan OAP serta segala sumber daya yang dimiliki, dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, MRP bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya untuk mendiskusikan mekanisme verifikasi mengenai calon gubernur dan wakil gubernur. Tujuannya adalah untuk memastikan asal usul para kandidat, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka memang berasal dari daerah tersebut. "Kami telah berdiskusi dengan KPU mengenai proses verifikasi calon OAP, dan kami akan terus berkolaborasi pada tahapan berikutnya," ungkapnya. Alfons juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait dengan proses verifikasi ini, terutama dalam hal penyediaan anggaran. "Saya berharap pemerintah dapat berkontribusi dalam pendanaan proses verifikasi ini," tambahnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54, pada Pasal 20, MRP memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan terhadap calon kepala daerah yang merupakan Orang Asli Papua, menggarisbawahi pentingnya melindungi hak dan keberadaan masyarakat pemilik hak asal. ANTARA