KENDARI –
**Borneonews - Kendari**, Realisasi pendapatan di Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 Agustus 2024 telah mencapai nilai sebesar Rp2,6 triliun. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan. Dalam penjelasannya, Syarwan mengungkapkan bahwa jumlah pendapatan tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri, yang terdiri dari penerimaan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sektor perpajakan di Sultra, total penerimaan tercatat sebesar Rp2,07 triliun, sementara penerimaan PNBP mencapai sekitar Rp549 miliar. Syarwan juga menambahkan bahwa realisasi pendapatan ini mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau *year on year* (yoy). Menurutnya, penerimaan perpajakan mengalami penurunan sebesar 1,73 persen, sedangkan penerimaan PNBP menunjukkan pertumbuhan positif dengan kenaikan sebesar 2,27 persen. Selanjutnya, realisasi belanja negara di wilayah Sultra untuk periode yang sama mencapai angka Rp15,83 triliun. Jumlah ini diambil dari total pagu belanja yang berjumlah Rp26,24 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga serta transfer ke daerah (TKD) yang masing-masing sebesar Rp11,19 triliun. Syarwan merinci bahwa total realisasi belanja negara mencapai 59,35 persen dari pagu yang ditetapkan. Belanja Kementerian dan Lembaga mencatatkan realisasi sebesar 57,27 persen dari pagu, sementara realisasi TKD mencapai 60,26 persen dari total pagu belanja. Menurutnya, jika ditinjau dari tahun ke tahun, belanja Kementerian dan Lembaga tumbuh sebesar 2,2 persen, sedangkan belanja TKD mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 13,99 persen. Dalam hal ini, realisasi belanja tertinggi berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mencapai Rp836,05 miliar, setara dengan 18,01 persen dari total realisasi belanja di Provinsi Sultra. Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Perhubungan mencatatkan pertumbuhan belanja tertinggi, masing-masing sebesar 45,47 persen dan 33,78 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh penyerapan anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pembayaran termin kontrak untuk pekerjaan fisik. ANTARA