JAYAPURA –
**Borneonews - Supiori**, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Supiori, yang terletak di Papua, tengah melakukan upaya peningkatan status akreditasi lima Puskesmas. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di 38 kampung di wilayah tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Supiori, Hengky Mandosir, menjelaskan bahwa dari lima Puskesmas yang ada di Kabupaten Supiori, saat ini terdapat tiga yang telah terakreditasi dengan predikat utama, satu akreditasi dasar, dan satu akreditasi madya. Tiga Puskesmas dengan akreditasi utama tersebut adalah Puskesmas Sorindiweri, Puskesmas Sabarmiokre, dan Puskesmas Sowek yang berada di Distrik Aruri. Sementara itu, Puskesmas Koridor Distrik Supiori Selatan mendapatkan akreditasi madya, dan Puskesmas Yenggarbun di Distrik Supiori Utara terakreditasi dasar. Hengky mengungkapkan bahwa akreditasi Puskesmas merupakan pengakuan dari pemerintah pusat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen. Pengakuan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah melalui penilaian yang cermat untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi standar layanan yang ditetapkan. Dia menambahkan bahwa Dinkes Supiori membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk mencapai akreditasi paripurna bagi semua Puskesmas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi warga asli Papua. Selanjutnya, Hengky menekankan bahwa perolehan akreditasi paripurna ini memerlukan tambahan tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, analis kesehatan, ahli gizi, apoteker, hingga dokter spesialis. Hengky juga berharap Pemkab Supiori dapat memberikan perhatian yang lebih dalam upaya peningkatan akreditasi Puskesmas menuju status paripurna. Dia yakin, dengan dukungan pemerintah daerah, Dinkes Supiori telah memprogramkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan data yang ada, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Supiori mencapai 27 ribu jiwa dan hingga tahun 2024, sekitar 98 persen warga setempat telah terdaftar dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. ANTARA