JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro mengungkapkan bahwa isu mengenai keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah upaya yang sengaja dirancang untuk memecah belah dan mengganggu konsolidasi pemerintahan. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta pada Hari Senin, Juri menegaskan bahwa spekulasi yang beredar hanya akan menciptakan suasana ketidakstabilan dan mengalihkan fokus dari agenda-agenda penting pemerintah yang saat ini sedang diupayakan. "Jika ada pihak yang mencoba mengadu domba dengan menegaskan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan presiden terpilih saat ini mengalami keretakan, itu merupakan usaha untuk mengganggu kelangsungan pemerintahan,” ujarnya. Lebih lanjut, Juri menjelaskan bahwa upaya adu domba ini disusun dengan menggabungkan berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian terkini, yang selanjutnya disimpulkan secara meyakinkan bahwa ada perpecahan di antara keduanya. Menurutnya, prioritas utama Pemerintahan Jokowi saat ini adalah membangun fondasi yang kuat demi kelancaran transisi pemerintahan yang akan datang. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada Prabowo, sebagai presiden terpilih, untuk menyusun agenda strategis demi menjalankan visi dan misinya, yang bertujuan mendukung keberlangsungan pemerintahan. "Di mana letak keretakan yang dimaksud? Pertanyaan tersebut juga dilontarkan oleh Pak Prabowo. Presiden terpilih dengan tegas menolak berbagai spekulasi, rumor, bahkan upaya-upaya politik yang berupaya memecah belah hubungan dengan Presiden Jokowi," imbuhnya. Juri juga menambahkan bahwa politik adu domba adalah praktik lama yang sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Ia menyerukan untuk menghentikan upaya membangun narasi dan spekulasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sebelumnya, pada penutupan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) pada hari Sabtu (24/8), Prabowo juga menanggapi rumor keretakan hubungannya dengan Presiden Jokowi. Ia menilai isu tersebut sebagai sebuah taktik adu domba dan mengisyaratkan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah baginya. Prabowo mengajak semua pihak untuk tidak meneruskan penggunaan metode adu domba dan menekankan bahwa fungsi intelijen harus digunakan untuk kepentingan negara, bukan untuk memantau lawan politik. ANTARA