KUPANG –
**Borneonews - Kupang**, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengerahkan sebanyak 6.000 personel untuk menjaga keamanan sepanjang tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024 di provinsi yang terdiri dari banyak pulau ini. Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, menjelaskan bahwa para personel tersebut akan bertugas selama 121 hari, dimulai dari 27 Agustus hingga 25 Desember 2024. Penjelasan tersebut disampaikan setelah ia memimpin apel gelar pasukan untuk Operasi Mantap Praja 2024 di Lapangan Polda NTT, disaksikan oleh berbagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam pelaksanaan tugasnya, sebanyak 6.000 anggotanya akan dibantu oleh 486 personel dari satuan Brimob dan 29.000 personel dari satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Semua pasukan ini akan ditempatkan di 9.714 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di wilayah NTT. Kapolda NTT menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara seluruh lembaga terkait, termasuk Polri, TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta masyarakat, untuk mensukseskan jalannya pilkada serentak. Sinergi antarlembaga dianggap sebagai kunci untuk menciptakan pengamanan yang tidak hanya efektif tetapi juga proaktif. Seluruh anggota Polri diingatkan untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mempercayai institusi Polri selama proses pemilihan berlangsung. Selain itu, juga ditekankan agar seluruh personel meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman terorisme yang bisa memanfaatkan momentum pilkada, terutama di daerah yang dianggap rawan. Penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pemilihan juga akan dilakukan dengan tegas melalui Sentra Gakkumdu, untuk menjamin keadilan serta kejujuran dalam setiap tahapan pemilihan yang dilaksanakan. Kapolda memberikan arahan strategis kepada seluruh petugas agar tetap waspada terhadap potensi gangguan yang mungkin timbul selama Pilkada 2024. Ia menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik yang ditopang oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi supaya dapat memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Daniel juga menekankan perlunya melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan dengan mengoptimalkan peran intelijen dan Bhabinkamtibmas. Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilihan. Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Ariasandy, mengungkapkan bahwa jumlah personel yang diturunkan untuk pengamanan kali ini lebih sedikit dibandingkan saat pengamanan Pemilu pada 14 Februari 2024. Pada saat itu, personel yang dikerahkan mencapai 9.500 orang, mengingat adanya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Ia juga menjelaskan bahwa penambahan personel dalam pengamanan pilkada akan disesuaikan dengan tingkat potensi ancaman di masing-masing wilayah. ANTARA