BENGKULU –
**Borneonews - Mukomuko**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu telah menetapkan ambang batas untuk pencalonan bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Besaran ambang batas tersebut adalah 10 persen dari total suara sah pada pemilu, yang setara dengan 11.941 suara. Penetapan ini diambil berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini menurunkan syarat suara sah partai politik (parpol) untuk mengajukan calon, dari yang sebelumnya sebesar 25 persen menjadi hanya 10 persen. Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, Marjono, menjelaskan bahwa keputusan MK ini memberikan kelonggaran bagi parpol dalam mengajukan calon bupati. "Dalam putusan MK tersebut, syarat suara sah parpol untuk mencalonkan bupati tidak lagi sebesar 25 persen, tetapi menjadi 10 persen, yaitu 11.941 suara," ungkapnya. Perubahan ini membuka peluang bagi parpol yang tidak memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko. Asalkan parpol tersebut memperoleh 10 persen suara sah, mereka masih diizinkan untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Marjono juga menambahkan, "Jika parpol tidak memiliki keterwakilan di DPRD Mukomuko, tetapi sudah memenuhi persyaratan 10 persen suara sah, maka parpol tersebut berhak untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati." Sehubungan dengan keputusan MK tersebut, KPU Mukomuko telah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan berkomitmen untuk mengikuti arahan dari KPU Republik Indonesia dalam proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. "Kami akan mematuhi petunjuk dan arahan dari KPU RI terkait dengan persyaratan pencalonan bupati dan calon wakil bupati tahun 2024," tutupnya. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk keberagaman dalam pencalonan di daerah tersebut. ANTARA