JAKARTA –
**Borneonews - Teheran**, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendapat banyak kritik tajam dari berbagai kalangan di dalam negeri, yang mendorongnya untuk mundur dari jabatannya. Seruan ini semakin menguat, dengan salah satunya berasal dari pemimpin oposisi, Yair Lapid, serta mantan perdana menteri, Ehud Barak. Pada hari Senin, berlangsung berita bahwa kabinet koalisi yang dipimpin oleh sayap kanan Netanyahu mengalami boikot dari para pemimpin masyarakat di area-area utara yang saat ini berada di bawah kendali Israel. Tindakan ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam atas kebijakan pemerintah. Yair Lapid menegaskan kembali tuntutannya agar Netanyahu melepaskan posisinya pada hari Sabtu. Ia berargumen bahwa Netanyahu telah menghalangi upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, serta mempersulit proses pertukaran tawanan dengan kelompok Hamas. Dalam keterangannya, Lapid mengutuk keputusan rezim Netanyahu yang terus menerus melanjutkan konflik, serta mengabaikan nasib para tawanan yang ditahan di Jalur Gaza. "Netanyahu harus pergi; dia harus mundur dari jabatannya pada 8 Oktober," tegas Lapid. Pernyataan ini menyoroti desakan dari pihak-pihak oposisi yang tidak lagi merasa dapat menerima kepemimpinan Netanyahu. Sementara itu, mantan perdana menteri Ehud Barak turut memberikan peringatan serius mengenai tindakan Netanyahu. Barak menekankan bahwa pengendalian di area perbatasan yang dikenal dengan sebutan *Philadelphi* antara Gaza dan Mesir, tidak seharusnya dianggap sebagai prioritas. Hal ini ia ungkapkan saat merujuk pada syarat baru yang diajukan oleh Netanyahu terkait dengan gencatan senjata. Barak juga menyatakan bahwa Netanyahu, dalam pandangannya, tidak layak untuk memimpin Israel dan menganggap sang perdana menteri telah "menyeret kita ke neraka." Akibat dari kebijakan militer yang diterapkan oleh rezim Netanyahu, kabinet koalisi tersebut mengalami boikot dari kepala otoritas lokal di wilayah-wilayah pendudukan utara. Beberapa pemukim Zionis dipaksa untuk meninggalkan wilayah tersebut, yang telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat. Kepala otoritas setempat menyatakan keputusan mereka untuk memboikot kabinet Netanyahu hingga ada solusi yang memadai untuk memulangkan para pemukim ke tempat tinggal mereka. Hal ini menjadi sorotan penting, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Israel saat ini dalam mengatasi situasi tersebut. ANTARA