JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp68 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mencetak sawah seluas satu juta hektare, serta berbagai program lainnya yang berkaitan dengan pertanian. Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Amran menjelaskan bahwa usulan anggaran tersebut juga mencakup optimalisasi lahan seluas 600.000 hektare, intensifikasi dan modernisasi sektor pertanian, penyediaan susu secara gratis, dan pengembangan pekarangan pangan bergizi. Dia menekankan pentingnya dukungan dari anggota DPR guna meningkatkan pagu anggaran Kementerian Pertanian, yang saat ini dinilai masih sangat terbatas untuk mendorong peningkatan produksi pangan secara signifikan pada tahun 2025. Pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan sebesar Rp7,91 triliun. Sejumlah rincian program dari anggaran tersebut meliputi Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan alokasi Rp2,73 triliun, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri senilai Rp1,61 triliun, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang memperoleh anggaran sebesar Rp658,64 miliar. Selain itu, Program Dukungan Manajemen juga mendapat porsi anggaran sebesar Rp2,9 triliun. Lebih jauh, rincian pagu anggaran untuk masing-masing eselon satu di Kementerian Pertanian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal Rp1,12 triliun, Inspektorat Jenderal Rp58,24 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp1,02 triliun, dan Ditjen Hortikultura Rp902,9 miliar. Ditjen Perkebunan mendapat alokasi Rp407,2 miliar, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1,25 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp1,08 triliun, sementara Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian masing-masing memperoleh alokasi Rp1,129 triliun dan Rp932,24 miliar. Target produksi komoditas utama yang diharapkan dari Kementerian Pertanian pada tahun 2025 mencakup beras seberat 32 juta ton, jagung 16,68 juta ton, dan kedelai sebesar 350.000 ton. Selain itu, produksi aneka cabe diperkirakan bisa mencapai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772.000 ton, kakao 641,4 ribu ton, dan tebu 36,04 juta ton. Target lainnya termasuk kelapa 2,88 juta ton dan daging sapi kerbau sebanyak 399,41 ribu ton, serta daging ayam mencapai 4,34 juta ton. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, direncanakan anggaran senilai Rp124,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran tersebut akan mencakup berbagai aspek mulai dari sisi pra-produksi hingga pemasaran. Pada tahap pra-produksi, sejumlah bantuan akan disalurkan, seperti 10.000 unit alat tangkap ikan, subsidi pupuk antara 8,5 hingga 9,5 juta ton, serta bantuan untuk alat dan mesin pertanian sebanyak 1.012 unit. Selain itu, juga terdapat dukungan untuk benih ikan sebanyak 131,6 juta ekor dan benih pangan sebesar 2.267 hektare, serta penyediaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi sektor pertanian. Dari sisi produksi, anggaran akan dialokasikan untuk pengembangan program *food estate* di beberapa lokasi strategis, termasuk Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Terdapat rencana untuk mencetak sawah seluas 250.000 hektare dan mengembangkan kawasan padi dan jagung masing-masing sebesar 485.000 dan 250.000 hektare. Alokasi anggaran juga mencakup pembangunan 12 unit bendungan, jaringan irigasi seluas 17.000 hektare, serta penjaminan asuransi pertanian hingga 1 juta hektare. Dalam hal distribusi, anggaran diperuntukkan bagi pengembangan kebutuhan pelabuhan logistik, akses jalan sepanjang 49.782 kilometer, dan infrastruktur lainnya seperti jalan tol dan kereta api. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk revitalisasi pasar rakyat dan penguatan pemasaran melalui cadangan pangan pemerintah serta upaya stabilitas pasokan dan harga pangan. Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi produksi pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat petani. ANTARA