JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati, menekankan pentingnya peran perempuan dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyatakan bahwa meskipun perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi darurat, mereka juga memiliki potensi untuk menjadi relawan yang tangguh dan memberikan kontribusi besar dalam penanggulangan bencana. Ratna menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas perempuan harus menjadi fokus utama dalam berbagai program terkait penanggulangan bencana. Dalam keadaan darurat, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya biasanya mengalami dampak yang lebih besar dan menghadapi peningkatan kerentanan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan mereka dalam mengakses fasilitas dasar, terpisah dari keluarga dan komunitas, serta kurangnya privasi dan respons yang sensitif terhadap gender dalam bantuan kemanusiaan. Ia menambahkan, situasi bencana secara signifikan dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, bahkan hingga empat kali lipat dibandingkan dalam kondisi normal. Kenaikan ini terlihat dalam beberapa peristiwa bencana besar, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2005-2006, di Padang pada tahun 2010, dan di Sulawesi Tengah pada tahun 2018-2019. Kekerasan berbasis gender menjadi ancaman serius yang mengintai perempuan dan anak perempuan, baik sebelum maupun selama terjadinya bencana. Lebih jauh, Ratna Susianawati menekankan bahwa peningkatan kasus kekerasan berbasis gender dalam situasi darurat telah menjadi perhatian yang mendesak. Oleh karena itu, perlu ada tindakan yang tegas dan proaktif untuk mencegah serta menangani masalah ini. Ia menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender harus menjadi prioritas utama, bahkan sebelum ada bukti konkret. Potensi ancaman yang ada sudah cukup menjadi alasan kuat untuk melakukan tindakan preventif demi melindungi perempuan dan anak perempuan dalam situasi bencana. ANTARA