MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memasuki periode pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia menyatakan bahwa komitmen ini perlu dijunjung tinggi oleh semua ASN. Dalam sebuah rapat koordinasi kelembagaan yang bertempat di Makassar, Abdullah Azwar menjelaskan bahwa netralitas ASN bukan hanya sekadar diharapkan, tetapi juga diatur oleh ketentuan hukum yang harus dipatuhi. "Saya rasa netralitas ASN sudah sangat jelas dan sering kita tekankan kepada semua ASN," ucapnya saat membuka acara tersebut. Abdullah Azwar mengingatkan agar seluruh ASN tidak terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama menjelang pendaftaran calon kepala daerah yang telah dimulai. Ia mengarahkan perhatian ASN untuk fokus pada tugas dan fungsi mereka sebagai pelayan publik yang independen dan profesional. Mantan Bupati Banyuwangi ini juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai sanksi bagi ASN yang melanggar prinsip netralitas. Ia menekankan bahwa setiap ASN sudah sepatutnya memahami ketentuan yang mengatur netralitas, termasuk risiko sanksi yang mungkin dihadapi, yang bervariasi mulai dari sanksi ringan hingga yang paling berat. "Sudah ada ketentuan mengenai sanksi yang jelas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan, sanksi terberat dapat mengakibatkan pemecatan," tegasnya. Penegasan ini bertujuan untuk memastikan agar ASN tetap konsisten dalam menjaga profesionalisme dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas politik selama masa pemilihan. ANTARA