JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) khusus untuk pemerintah bertujuan untuk meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Papua. Saat ini, indeks ETPD berada dalam kisaran 60-80 persen. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua, Faturachman, menjelaskan bahwa tujuan dari penerapan KKI ini adalah untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai di tingkat pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Tanah Papua. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Faturachman menekankan bahwa jika Program KKI khusus pemerintah dapat diimplementasikan oleh semua instansi yang terkait, maka angka ETPD akan secara otomatis meningkat. Ia juga mengarahkan Bank Papua untuk segera menerapkan program ini agar penggunaan anggaran dapat tercatat dengan lebih jelas dan transparan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan KKI dapat memberikan keamanan yang lebih baik dalam pengelolaan informasi teknologi dan mengurangi risiko yang dapat terjadi selama transaksi. Oleh karena itu, pelindungan bagi konsumen juga akan lebih terjamin. Targetnya, kartu tersebut harus sudah selesai diproses pada akhir bulan Agustus 2024, yang diharapkan menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan angka ETPD. Dirjen Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang, menyatakan bahwa KKI ini merupakan langkah untuk mendukung program pemerintah pusat yang menfokuskan upaya pada peningkatan transaksi non tunai bagi pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa kartu ini sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), namun kini telah diperluas penggunaannya. Dari penjelasannya, Sadar menambahkan bahwa KKI diperuntukkan untuk berbagai keperluan belanja daerah dan transaksi lainnya yang akan menggunakan metode non tunai. Dengan langkah ini, diharapkan sistem keuangan daerah dapat lebih efisien dan transparan. ANTARA