JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), berkomitmen kuat untuk menjadikan guru sebagai pilar utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air. Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dan positif bagi sistem pendidikan nasional. Kemendikbudristek menekankan bahwa kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru adalah dua hal yang sangat krusial untuk mendukung keberhasilan program Merdeka Belajar. Untuk itu, Kemendikbudristek menyediakan *Platform Merdeka Mengajar* (PMM), yang berfungsi sebagai solusi bagi guru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan bahwa melalui PMM, guru tidak hanya dapat memperbaiki kompetensi diri, tetapi juga berkontribusi dalam mengembangkan kemampuan rekan sejawat di seluruh Indonesia. "Ini adalah aplikasi untuk menerapkan *Kurikulum Merdeka* dan belajar menjadi pengajar yang lebih baik," ucap Nadiem. PMM memberikan akses yang luas kepada guru terhadap berbagai sumber belajar, pelatihan, serta materi pengajaran yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, platform ini juga berfungsi sebagai media interaksi bagi guru untuk saling berbagi praktik terbaik dan memberi umpan balik, sehingga terbentuklah komunitas pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif. Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) juga menjadi salah satu inisiatif unggulan dalam pengembangan kompetensi guru. PGP merupakan program pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran di kalangan para pendidik. Melalui program ini, diharapkan para guru mampu menggerakkan komunitas belajar di daerah masing-masing, untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan siswa. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyebutkan bahwa lebih dari 90 ribu calon guru penggerak (CGP) telah mengikuti program ini, dengan 61.256 guru berhasil lulus dalam empat tahun terakhir sejak tahun 2020. Saat ini, PGP sudah memasuki angkatan ke-11 dengan jumlah peserta sebanyak 32.279 guru yang akan menjalani pendidikan selama enam bulan, mulai dari 13 Juni 2024 hingga 23 Desember 2024. Menurut Nunuk, program PGP memberikan dampak besar dalam peningkatan kompetensi guru secara masif, sehingga mereka dapat berperan sebagai agen perubahan di sekolah masing-masing. Ia juga menambahkan bahwa lebih dari 12 ribu guru penggerak telah diangkat menjadi kepala sekolah, sebuah langkah yang diharapkan dapat terus bertambah di masa depan. Komitmen pemerintah juga terlihat dari usaha dalam meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia. Kemendikbudristek mencatat bahwa lebih dari 700 ribu guru honorer telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan ini tidak hanya memberikan jaminan karier bagi para guru yang sudah bertahun-tahun menunggu, tetapi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka. Dengan status sebagai ASN PPPK, para guru kini memiliki akses terhadap berbagai fasilitas dan tunjangan yang sebelumnya sulit diperoleh, sehingga bisa lebih menjamin kehidupan mereka dan keluarga. Data dari Direktorat Jenderal GTK per Agustus 2024 mengungkapkan bahwa ada lebih dari 1,2 juta guru non-ASN pada tahun 2020. Selama periode 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru telah diangkat sebagai ASN PPPK, yang menunjukkan peningkatan jumlah ASN guru sebesar 61 persen dalam tiga tahun terakhir. Meskipun kemajuan telah dicapai, masih tercatat 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Untuk tahun 2024, pemerintah daerah telah mengajukan 241.853 formasi ASN PPPK, dengan harapan dapat mengurangi jumlah guru non-ASN. "Guru yang mencintai profesinya harus sejahtera terlebih dahulu. Semoga semua guru honorer dapat segera menjadi ASN," ungkap Nunuk. Kemendikbudristek menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak akan berhenti di sini. Pemberian tunjangan profesi dan bantuan insentif bagi guru non-ASN juga menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik. Tahun ini, bantuan insentif untuk guru non-ASN akan disalurkan setiap semester, berbeda dengan tahun sebelumnya yang diberikan secara sekaligus. Besaran insentif yang diberikan untuk guru formal adalah Rp300 ribu per bulan, sedangkan untuk guru nonformal sebesar Rp200 ribu per bulan. ANTARA