PADANG –
**Borneonews - Padang**, Pemerintah Kota Padang, yang terletak di Sumatera Barat, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan melalui fasilitasi yang diberikan untuk menjalankan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah tersebut. Wali Kota Padang menegaskan pentingnya kerjasama ini saat menerima kedatangan tim BPK-RI Perwakilan Sumbar. Ia berharap bahwa pemeriksaan ini tidak hanya akan memberikan masukan yang berharga tetapi juga dapat diimplementasikan dalam tindak lanjut oleh Pemkot Padang. Proses pemeriksaan akan berlangsung selama 20 hari ke depan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan diharapkan berperan aktif dalam menyediakan data yang diperlukan selaras dengan kebutuhan BPK-RI. Beberapa waktu lalu, Pemkot Padang telah menerima piagam penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dalam kategori Madya. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kemajuan Kota Padang dalam mencapai cakupan kepesertaan masyarakat yang tinggi, mencapai 99,37 persen. Pemerintah kota berkomitmen untuk terus meningkatkan angka ini, dengan target akhir mencapai 100 persen, sehingga semua masyarakat dapat memperoleh akses yang optimal terhadap layanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, Wali Kota mengungkapkan pentingnya akses tanpa batas bagi semua masyarakat, agar tidak ada yang terhalang untuk mendapatkan perawatan hanya karena kendala biaya. Ia menekankan bahwa hasil dari pemeriksaan BPK-RI diharapkan bisa menjadi acuan yang signifikan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan di Kota Padang. Sementara itu, Yunaldi, Pengendali Teknis BPK-RI Perwakilan Sumbar, menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Pemkot Padang mengenai penyelenggaraan JKN pada semester kedua. Proses evaluasi ini akan mencakup berbagai tingkatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan. BPK juga akan menginventarisasi berbagai masalah yang muncul, termasuk yang berkaitan dengan pendanaan dan kepesertaan, bekerja sama dengan Dinas Sosial. Keberadaan pemeriksaan ini diharapkan dapat memperkuat dukungan bagi Pemkot Padang dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada warganya. ANTARA