BANTEN –
**Borneonews - Kabupaten Tangerang**, Kepolisian Resor Kota Tangerang, yang berada di bawah Polda Banten, baru-baru ini melaksanakan simulasi untuk pengamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Pilkada* 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan aparat dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Mujiono, mengatakan bahwa simulasi ini merupakan bagian dari persiapan untuk melaksanakan sistem pengamanan yang optimal di wilayah perkotaan. Dalam upaya ini, pihaknya melaksanakan *Operasi Mantap Praja Maung 2024*, yang melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP setempat. Sebanyak 760 personel Polri, 440 personel TNI, serta 5.470 anggota Linmas akan dikerahkan ke 2.700 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Tangerang. Kombes Baktiar menjelaskan bahwa tim pengamanan akan bertugas mulai dari tahap awal Pilkada, yakni saat pendaftaran calon hingga penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Skema pengamanan di setiap TPS tentunya bervariasi, dan titik-titik yang dianggap rawan akan mendapatkan pengamanan yang lebih intensif. Sebagai langkah awal, Polresta Tangerang telah melakukan pemetaan terkait wilayah-wilayah yang dinilai rentan terhadap potensi konflik. Ditemukan empat titik yang dinyatakan rawan, termasuk tempat pemungutan suara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Melalui gelar pasukan dan simulasi ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada serentak nantinya dapat berlangsung dengan aman, damai, dan tertib, tanpa adanya gejolak atau gangguan keamanan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Dalam rangkaian simulasi, beberapa skenario kerusuhan diolah, dimulai dari tahap kampanye, pendistribusian surat suara, proses pencoblosan di TPS, hingga penghitungan suara di KPU. Salah satu insiden yang disimulasikan adalah aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok massa, mereka melemparkan barang-barang ke kantor penyelenggara Pilkada sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan. Situasi tersebut mengakibatkan petugas pengamanan kewalahan, sehingga terpaksa memanggil pasukan Brimob untuk membantu mengendalikan keadaan. Dalam konteks ini, beberapa orang dari kelompok demonstran berhasil diamankan oleh petugas. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah secara nasional akan berlangsung pada 27 November 2024. Selain itu, masa pendaftaran calon kepala daerah dijadwalkan berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus. ANTARA