PALANGKARAYA –
**Borneonews - Palangka Raya**, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) dalam upaya melakukan kajian dan analisis terkait kebijakan pengentasan kemiskinan. Kerja sama ini melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi isu kemiskinan yang menjadi perhatian utama pemerintah setempat. Asisten Tiga Pemerintah Kota Palangka Raya, Alman P. Pakpahan, menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama yang harus terus ditangani oleh Pemerintah Kota. Namun, dia mengakui bahwa sampai saat ini, belum ditemukan bentuk kebijakan dan implementasi yang benar-benar tepat untuk menangani masalah ini. Penelitian yang sedang dilakukan diharapkan menjadi awal dari formulasi solusi yang lebih konkret untuk menghadapi tantangan kemiskinan di wilayah tersebut. Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pihak akademis, dan masyarakat dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Ia optimis bahwa hasil kajian yang akan dipresentasikan oleh Fisipol UMPR akan memberikan wawasan yang jelas mengenai akar penyebab kemiskinan di Palangka Raya. Fauzi berharap penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dekan Fisipol UMPR, Dr. Irwani, yang juga bertindak sebagai tenaga ahli dalam penelitian tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari serangkaian penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Kameloh Baru. Dia menjelaskan bahwa kelurahan ini merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Menurut Irwani, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor budaya atau kultur adalah salah satu bentuk kemiskinan yang paling sulit untuk diatasi. Ia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya dari satu sektor saja, yang dikenal dengan istilah *collaborative governance*. Ketua tim peneliti Sadar MIP menambahkan bahwa pentingnya *collaborative governance* dalam menanggulangi kemiskinan tidak bisa diabaikan. Dia menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas bisnis. Dukungan dari semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat yang membutuhkan. ANTARA