BANDUNG –
**Borneonews - Cianjur**, Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang terletak di Jawa Barat, telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk intensif dalam melakukan sosialisasi mengenai penanganan bencana. Upaya ini difokuskan kepada pelajar di berbagai tingkatan pendidikan di daerah Cianjur. Bupati Cianjur, Herman Suherman, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Cianjur pada hari Senin, menyampaikan bahwa informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (*BMKG*) mengindikasikan risiko terjadinya gempa bumi berkekuatan besar atau megathrust di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, terutama di kawasan Cianjur, yang mencakup wilayah utara hingga selatan. "Kami berharap agar Cianjur tidak lagi dilanda bencana besar. Namun, masyarakat tetap harus waspada dan tidak panik jika bencana terjadi. Selama ini, penanganan bencana bersama komunitas telah dilakukan di banyak daerah rawan bencana," ungkapnya. Pentingnya sosialisasi juga ditekankan kepada pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai ancaman bencana, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Dengan adanya pengetahuan ini, diharapkan saat terjadi bencana, masyarakat, khususnya pelajar, dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk cara menyelamatkan diri. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Bupati Herman telah meminta Kepala Disdikpora Cianjur untuk memperkuat sosialisasi kepada pelajar yang mencakup tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (*SMA/SMK*). "Selain melakukan sosialisasi, kami juga mengadakan simulasi untuk menghadapi bencana alam, termasuk gempa dan tsunami. Sebagai upaya utama, keselamatan jiwa harus diprioritaskan dalam tindakan pelajar saat menghadapi bencana," lanjutnya. Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, menambahkan bahwa sesuai dengan peraturan bupati dan petunjuk dari Disdikpora, sosialisasi tentang cara menghadapi bencana alam telah dilaksanakan di semua tingkatan sekolah. Di setiap kecamatan, mereka juga telah membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (*SPAB*) dengan regulasi, peraturan bupati, dan standar operasional prosedur (*SOP*) yang relevan. "Sosialisasi terkait antisipasi bencana alam gempa sudah terintegrasi dalam ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Materi pembelajaran telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku," tegasnya. Upaya sosialisasi dan tata cara penanganan bencana ini disusun sesuai dengan tingkat pendidikan agar mudah dipahami oleh setiap pelajar. Hal ini bertujuan agar ketika terjadi bencana, mereka mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik untuk menyelamatkan diri maupun orang lain. ANTARA