PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Hal ini dilakukan setelah Satgas Penanganan Bencana Asap menemukan 163 titik *hotspot* yang tersebar di lima kabupaten pada tanggal 25 Agustus. Kabupaten Bengkayang menjadi daerah dengan jumlah *hotspot* terbanyak, mencapai 95 titik. Daerah ini pun menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, di Pontianak. Daniel menjelaskan bahwa identifikasi ratusan titik *hotspot* tersebut dilakukan melalui patroli udara. “Operasi udara ini dilaksanakan oleh Satgas Penanganan Bencana Asap di berbagai wilayah Kalbar,” tuturnya. Selain Bengkayang, Kabupaten Landak juga mencatatkan 43 titik *hotspot*. Sementara itu, Kabupaten Melawi dan Kayong Utara masing-masing terdeteksi 2 dan 1 titik. Sebagian besar titik *hotspot* ini berada di lahan yang diduga sedang dikelola oleh warga untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Daniel menjelaskan bahwa sebaran titik *hotspot* ini umumnya ditemukan di tanah mineral, yang menunjukkan indikasi adanya aktivitas pertanian dan perkebunan oleh masyarakat. Menindaklanjuti penemuan tersebut, BPBD Kalbar bersama dengan tim udara menetapkan kebijakan khusus untuk menangani titik *hotspot* di area tanah mineral. “Jika titik panas ditemukan di lahan yang diindikasikan dikelola oleh warga, seperti adanya bangunan atau tanda aktivitas manusia lainnya, tim tidak akan melakukan *water bombing*,” kata Daniel. Keputusan ini diambil untuk mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh warga setempat. Sementara itu, apabila titik *hotspot* terdeteksi di area lahan gambut, yang berisiko lebih tinggi terhadap kebakaran dan sulit dikendalikan, tindakan *water bombing* akan segera dilaksanakan. Lebih lanjut, tim juga menemukan beberapa titik *hotspot* di area perkebunan, termasuk yang berada dalam konsesi perusahaan. Untuk situasi ini, BPBD Kalbar akan bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Kalbar guna memastikan bahwa perusahaan yang memiliki kawasan tersebut melakukan pemadaman sesuai dengan tanggung jawab mereka. “Apabila titik *hotspot* teridentifikasi di area konsesi perkebunan, tanggung jawab pemadaman akan berada di tangan pihak perusahaan. Kami akan memastikan mereka memenuhi kewajiban tersebut,” ungkapnya. Upaya pemantauan dan penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kalbar dan tim udara diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran besar yang berpotensi merugikan masyarakat serta lingkungan. Dengan adanya koordinasi yang erat antara BPBD, Satgas, serta instansi terkait lainnya, Kalimantan Barat berupaya untuk meminimalisir dampak buruk dari karhutla dan menjaga stabilitas lingkungan dalam wilayah tersebut. Lebih jauh, BPBD Kalbar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan setiap indikasi kebakaran hutan dan lahan kepada pihak berwenang agar dapat segera diambil tindakan. “Dukungan serta kerjasama dari semua pihak merupakan kunci dalam menjaga Kalbar dari ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang kali setiap tahunnya,” tambah Daniel. ANTARA