BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarbaru**, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, mengungkapkan bahwa program percontohan daerah antikorupsi akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah tersebut. Dalam sebuah pernyataan setelah menghadiri sosialisasi mengenai program pembentukan percontohan kabupaten/kota antikorupsi di Banjarbaru, Supian menyatakan dukungannya terhadap inisiatif yang diusung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat mengurangi celah yang memungkinkan terjadinya korupsi di tingkat daerah. “Program KPK ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah,” ucap Supian saat memberikan keterangan kepada media. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Supian memiliki keyakinan bahwa keberhasilan program percontohan ini dapat membawa Provinsi Kalimantan Selatan menuju status bebas korupsi, terutama dengan dukungan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan. Ia menambahkan bahwa korupsi adalah isu serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam tatanan demokrasi dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa membangun kesadaran akan budaya antikorupsi adalah langkah yang krusial. “Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, tergantung dari karakter dan integritas individu tersebut. Upaya pencegahan korupsi memerlukan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas, unggul, dan bermoral,” jelas Supian. Ia berharap bahwa program yang diusung oleh KPK ini akan membantu membangun kesadaran yang mendalam di kalangan individu, sehingga pencegahan korupsi dapat dilakukan secara luas di berbagai lingkungan. Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, sebagai upaya meningkatkan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. ANTARA