JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia berencana untuk memberikan insentif fiskal tambahan kepada pemerintah daerah dengan tujuan akhir menghapuskan kemiskinan ekstrem di seluruh negeri pada tahun ini. Deputi I Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nunung Nuryartono, menegaskan bahwa insentif fiskal tersebut harus dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem sebelum tahun ini berakhir. Ia menyampaikan hal ini dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Senin. Nuryartono menjelaskan bahwa insentif tersebut akan difokuskan kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen serta kinerja positif dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing. Dia menekankan pentingnya pengalokasian insentif yang diterima untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan bagi kelompok masyarakat yang sangat miskin. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah mungkin mulai menyalurkan insentif fiskal tersebut pada bulan September. Nuryartono juga menekankan bahwa pemerintah pusat telah mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak lain, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), BUMN, serta sektor swasta, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari keluarga yang sangat miskin. "Kami berupaya memastikan bahwa anggota keluarga dari golongan yang kurang mampu mendapatkan pekerjaan," ujar Nuryartono. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional, dari 6,18 persen pada bulan Maret 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada bulan Maret tahun ini. Ateng Hartono, Deputi BPS untuk Statistik Sosial, mencatat bahwa 25 dari 38 provinsi di Indonesia telah berhasil menekan tingkat kemiskinan ekstrem mereka di bawah satu persen, sementara sembilan provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang berkisar antara 1 hingga 5 persen. Namun, empat provinsi di wilayah Papua masih mengalami tingkat kemiskinan ekstrem yang berada di atas lima persen. Upaya untuk mengatasi tantangan ini tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam memastikan semua warga negara Indonesia dapat hidup dalam keadaan sejahtera. ANTARA