JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, telah memberikan arahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan koordinasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Hadi menegaskan bahwa dalam waktu dekat, tahapan pencalonan pemilu akan dimulai, sehingga penting untuk memperkuat komunikasi antar instansi. "Kami akan menjalin silaturahmi yang lebih erat dan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas berbagai masalah, sekecil apa pun, serta mencari solusinya," ungkap Hadi saat menyampaikan sambutan dalam acara peluncuran *Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024* di Jakarta. Lebih lanjut, Hadi mengemukakan bahwa peluncuran pemetaan kerawanan ini, beserta kajian mitigasi, mengharuskan Kemenko Polhukam untuk segera mengambil langkah koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Dia juga mengimbau semua pihak yang terlibat untuk menjadikan pemetaan kerawanan ini sebagai acuan dalam mengambil tindakan. Pentingnya pembaharuan informasi mengenai kondisi di lapangan juga ditekankan, agar setiap permasalahan dapat diantisipasi secepat mungkin. Hadi menyatakan, "TNI, BSSN, dan kepolisian akan terus berkoordinasi dan mendeteksi situasi terkini untuk melakukan langkah mitigasi." Ia menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan informasi sangat krusial dalam menanggulangi permasalahan yang mungkin timbul, sehingga langkah-langkah strategis dapat diambil dengan tepat. Dengan harapan proses penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berlangsung lancar, Hadi mendorong para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengamati berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu tahapan pemilihan. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Bawaslu RI mengidentifikasi beberapa provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada 2024, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. "Ada lima provinsi yang menunjukkan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja. Di samping itu, 28 provinsi lainnya termasuk dalam kategori kerawanan sedang, sedangkan empat provinsi terdeteksi memiliki kerawanan yang rendah. Di tingkat kabupaten/kota, pemetaan menunjukkan bahwa 84 daerah (16 persen) berada dalam kategori kerawanan tinggi. Sebanyak 334 daerah (66 persen) berada dalam kategori rawan sedang, dan 90 daerah (18 persen) dalam kategori kerawanan rendah. Sebagai langkah tindak lanjut, Bagja mengungkapkan bahwa Bawaslu akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, dan lembaga keamanan lainnya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik. ANTARA