SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2024 dengan total nilai mencapai Rp22,19 triliun. Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-30 di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, yang dihadiri oleh berbagai pihak dan stakeholder. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, dalam pernyataannya menegaskan bahwa langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hamas, sapaan akrab Hasanuddin, menjelaskan bahwa hasil pengesahan Ranperda APBD Perubahan ini akan diserahkan kepada pemerintah. Adapun pengawasan bersama menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan harapan masyarakat. Dari segi pendapatan, APBD Perubahan Kaltim 2024 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp21,22 triliun. Rinciannya mencakup pendapatan asli daerah sebesar Rp9,98 triliun, pendapatan dari transfer sebesar Rp11,03 triliun, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp2 miliar. Sementara itu, belanja daerah untuk APBD Perubahan 2024 ditetapkan sebesar Rp22,19 triliun. Di dalam komponen belanja tersebut, tercatat belanja operasional sejumlah Rp10,05 triliun yang diperuntukkan bagi belanja jasa, belanja DIPA, dan belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja modal pada APBD perubahan ini mencapai Rp5,28 triliun, yang termasuk dalam klasifikasi belanja modal untuk tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, jaringan irigasi, serta aset lainnya. Terdapat pula belanja transfer yang berjumlah Rp6,7 triliun yang terbagi menjadi belanja keuangan serta belanja bagi hasil pajak untuk kabupaten dan kota. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, turut menyampaikan bahwa partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung kelancaran agenda pembangunan di provinsi Kaltim ini. Dalam rencananya untuk tahun 2024, pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan yang berfokus pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta pengembangan infrastruktur yang handal. Harapannya, dua fokus ini dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema pembangunan ini, menurut Akmal, mencerminkan arah pembangunan Kaltim yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan melalui perencanaan yang matang. Fokus pembangunan Kaltim untuk tahun 2024 hingga 2025 akan mencakup beberapa hal, antara lain peningkatan daya saing sumber daya manusia, penyerapan tenaga kerja, penguatan kesehatan masyarakat lewat pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, serta penguatan ekonomi melalui diversifikasi sektor unggulan. Selain itu, juga akan ada perhatian khusus pada penguatan infrastruktur yang dapat mendukung pengurangan ketimpangan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah, sambil tetap menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Akmal menambahkan, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola yang optimal dalam pemerintahan daerah, yang diharapkan akan mendukung transformasi pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama. Di tahun 2024, Pemprov Kaltim memiliki beberapa tujuan pembangunan yang meliputi penguatan daya saing sumber daya manusia, percepatan transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara inklusif, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional. Akmal berharap, pengelolaan APBD dapat berjalan dengan lebih baik, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kerja sama yang harmonis antara pemda dan DPRD Kaltim diharapkan dapat terus terjalin dalam rangka membangun Kaltim menuju kesejahteraan dan kemajuan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. ANTARA