JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mengidentifikasi beberapa provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Provinsi yang disebutkan adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa terdapat lima wilayah yang menunjukkan kerawanan tertinggi pada fase pencalonan, kampanye, serta penghitungan suara. Dalam peluncuran laporan "Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024" di Jakarta, ia menekankan pentingnya perhatian khusus pada daerah-daerah ini. Bagja juga mencatat bahwa tingkat kerawanan di Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Koneksi ini berkaitan dengan hak pilih masyarakat setempat, yang diharapkan mendapatkan perhatian dalam proses pemilihan. Lebih lanjut, pemetaan menunjukkan bahwa terdapat 28 provinsi dalam kategori rawan sedang dan 4 provinsi dalam kategori rawan rendah. Pemetaan ini didasarkan pada 27 indikator yang mencerminkan kemungkinan terjadinya berbagai peristiwa. Setiap indikator memiliki bobot tertentu, yang digunakan untuk menghitung skor akhir untuk masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat kabupaten/kota, data pemetaan menunjukkan bahwa 84 dari total 514 kabupaten/kota, atau sekitar 16 persen, tergolong dalam kategori kerawanan tinggi. Sementara itu, 334 kabupaten/kota lainnya, yang setara dengan 66 persen, berada dalam kategori rawan sedang, dan 90 kabupaten/kota, atau 18 persen, tergolong rawan rendah. Sebagai langkah lanjutan atas pemetaan ini, Bawaslu berencana untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta lembaga keamanan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan adanya langkah mitigasi yang cepat jika terjadi gangguan keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Bagja berharap adanya kerjasama yang solid agar proses pemilihan berlangsung aman dan lancar, sehingga hak suara masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. ANTARA