SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, telah memaparkan berbagai prestasi dan tantangan yang dihadapi sektor pendidikan di wilayahnya. Hal ini terjadi dalam rangka kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang khusus membahas pendidikan, yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada hari Senin. Dalam sambutannya, Adhy menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran anggota Komisi X DPR RI. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Adhy menjelaskan bahwa salah satu pencapaian yang membanggakan adalah keberhasilan Jawa Timur dalam meraih juara umum di ajang Lomba Kompetensi Siswa Nasional (LKS) untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diadakan baru-baru ini. "Alhamdulillah, baru saja dua hari yang lalu, Jawa Timur berhasil meraih Juara Umum pada ajang LKS SMK Tingkat Nasional ke XXXII Tahun 2024," katanya. Dalam kompetisi tersebut, Jawa Timur berhasil membawa pulang 37 medali, termasuk 15 medali emas, 10 perak, empat perunggu, dan delapan *Medalillion for Excellent* (MoE). Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah dan posisi ketiga oleh DKI Jakarta. Prestasi ini menunjukkan kualitas sekolah vokasi yang memadai, dan Adhy menambahkan bahwa mereka menantikan olimpiade sains untuk tingkat SMA yang akan datang. Dari segi penerimaan siswa di perguruan tinggi, Jawa Timur juga mencatatkan angka yang selalu tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. "Kami berkomitmen untuk mempertahankan prestasi ini. Dalam hal kebijakan, program, dan anggaran, khususnya alokasi anggaran, tingkat pencapaian kami cukup tinggi, bahkan mencapai 26,2 persen," ungkapnya. Adhy menggarisbawahi bahwa Jawa Timur bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan menyediakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOP) yang totalnya mencapai Rp1,3 triliun. "Anggaran BPOP ini ditujukan untuk mendukung operasional sekolah, karena kami percaya bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dimulai dari pendidikan di sekolah," jelasnya. Lebih lanjut, Adhy menyoroti pentingnya bantuan operasional bagi honor guru di jenjang pendidikan dasar seperti SD, TK, dan PAUD. Menyikapi masalah yang muncul seputar penerimaan peserta didik baru (PPDB), Adhy menegaskan bahwa meski terdapat kendala, situasi tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, terutama terkait zonasi dan domisili tempat tinggal. "Masalah pasti ada, tetapi yang terpenting adalah solusi yang perlu kita cari, melalui inovasi sistem dan berbagai pendekatan yang tepat," tuturnya. Di sisi lain, Ketua Tim Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, menekankan bahwa pendidikan nasional memiliki peran penting sebagai instrumen untuk memajukan bangsa. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, tetapi juga untuk membangun peradaban bangsa. "Hal ini tertuang dalam Pasal 31 UUD RI Tahun 1945, di mana peningkatan SDM menjadi kunci pembangunan bangsa," ujarnya. Zainuddin juga menyampaikan keinginan Komisi X untuk melakukan transformasi pendidikan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta para peserta didik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks PPDB, Zainuddin mengakui adanya beragam tantangan yang dihadapi, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, kondisi satuan pendidikan, serta kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, pelaksanaan PPDB perlu dikawal secara bersama-sama. "Sistem zonasi dalam PPDB dirancang untuk mempermudah akses pendidikan yang berkualitas, meskipun dalam praktiknya mengalami berbagai permasalahan," tambahnya. Zainuddin juga merincikan berbagai masalah yang sering muncul, seperti ketidaksamaan fasilitas sekolah, variasi dalam kualitas guru, serta kendala transportasi yang dihadapi oleh siswa. Penting untuk diperhatikan juga adalah dampak psikologis yang mungkin dirasakan oleh siswa akibat ketidakmerataan distribusi siswa di sekolah-sekolah. "Dari kunjungan kerja ini, kami berharap dapat berdiskusi dan bertukar pikiran demi kemajuan pendidikan di Indonesia," ucapnya. ANTARA