JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan mengenai transparansi dan publikasi *suku bunga dasar kredit* (SBDK) untuk bank umum konvensional. Langkah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pembiayaan ekonomi di tanah air. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, menjelaskan bahwa peraturan ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengedepankan penerapan prinsip tata kelola yang baik terhadap *suku bunga dasar kredit* guna memastikan transparansi yang lebih baik dalam penetapan suku bunga. Sebagai bagian dari regulasi ini, bank umum diwajibkan untuk terbuka mengenai tiga komponen penting: *cost of fund*, margin, dan biaya overhead. Semua ini diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dalam penetapan suku bunga perbankan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembiayaan perekonomian di Indonesia. Dalam peraturan ini, SBDK didefinisikan sebagai suku bunga efektif terendah yang mencakup tiga komponen utama: Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya overhead, dan margin. Ketiga komponen ini akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank. Format publikasi SBDK telah dirancang agar lebih informatif. Setiap bank diwajibkan untuk mengumumkan rincian masing-masing komponen pembentuk SBDK tersebut. Selain itu, dalam penetapannya, bank juga diharuskan untuk mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas terkait serta perkembangan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Bank juga diharapkan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dengan memberikan pemberitahuan yang jelas terkait perubahan suku bunga. Hal ini mencakup perubahan dari suku bunga flat menjadi efektif yang disampaikan dalam *offering letter* kepada nasabah. Peraturan tersebut juga mengatur kewajiban pelaporan SBDK kepada OJK, di mana laporan tersebut harus lebih rinci dan tervalidasi secara integratif dengan laporan dari Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Laporan yang dimaksud harus mencakup detail biaya HPDK, biaya overhead, dan margin yang digunakan oleh bank. Adapun HPDK terdiri dari biaya yang terkait dengan dana pihak ketiga serta biaya lain yang tidak terkait dengan dana pihak ketiga. Sementara itu, biaya overhead mencakup pengeluaran untuk sumber daya manusia, promosi yang berkaitan dengan kredit, dan penyusutan aset. Margin yang ditetapkan oleh bank dalam penyaluran kredit diharapkan dapat mempertimbangkan target *Return on Asset* (ROA) yang ingin dicapai, di mana hal ini juga harus menyesuaikan dengan kewajiban pajak dan mempertimbangkan kelangsungan operasional (going concern) dari bank tersebut. Peraturan ini menetapkan bahwa laporan detail SBDK harus disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan, mengenai posisi data bulan sebelumnya. Di samping itu, terdapat sanksi bagi bank yang melakukan kesalahan dalam pengumuman SBDK, yang dapat berujung pada denda paling banyak Rp15 miliar. Pengumuman dan penyampaian laporan SBDK ini dijadwalkan mulai berlaku untuk data posisi Oktober 2024. Diharapkan dengan diterbitkannya peraturan ini, tata kelola terkait perhitungan, pengumuman, dan pelaporan SBDK akan semakin meningkat. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki transparansi, tetapi juga untuk memberikan edukasi dan perlindungan bagi konsumen, serta mendukung transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif. ANTARA