GORONTALO –
**Borneonews - Gorontalo**, Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Pemprov menunjukkan keseriusannya dengan berusaha untuk mengimplementasikan berbagai langkah anti korupsi. Dia mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dari komitmen tersebut adalah melakukan sosialisasi, edukasi, serta memperkuat budaya anti korupsi tidak hanya di dalam jajaran pemerintah, tetapi juga di kalangan masyarakat Provinsi Gorontalo. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan korupsi. Rudy menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Gorontalo telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah. Selain itu, mereka juga mengutamakan kolaborasi yang erat antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pemeriksa, serta aparat penegak hukum (APH). Dalam upaya pemberantasan korupsi, Pemprov Gorontalo telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang mengatur penanganan laporan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nota kesepahaman ini mengikuti ketentuan yang ada antara Menteri Dalam Negeri dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Polri. Lebih lanjut, Rudy menekankan bahwa dalam usaha pencegahan korupsi, Pemprov Gorontalo terus mengupayakan perbaikan pada sistem yang ada. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesempatan terjadinya tindakan korupsi. Berkat berbagai upaya tersebut, dalam lima tahun terakhir, Pemprov Gorontalo mendapatkan predikat B untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan nilai Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, survei penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemprov Gorontalo berhasil meraih poin 70,78. Rudy menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan semua elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum dan auditor. Oleh karena itu, Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta berintegritas, yang merupakan kunci utama dalam pemberantasan korupsi. ANTARA