JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pendiri Jakarta Defence Studies (JDS), Ade Marboen, memberikan pandangan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang harus diambil pemerintah sebelum melakukan pembelian kapal selam untuk penggunaan sementara (*interim*). Dalam sebuah diskusi bertajuk *Bridging the Gap: The Urgency of Interim Submarines for Indonesia*, yang disiarkan melalui akun YouTube @Seminar Sentinal, Marboen mengemukakan beberapa poin kunci terkait hal tersebut. Pertama, Marboen menekankan pentingnya kebijakan politik negara serta pilihan teknologi dalam proses pengadaan. Dia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap aspek militer, termasuk dalam penggunaan alat utama sistem senjata (*alutsista*). Sebagai ilustrasi, dia merujuk pada pengalaman di Indonesia pada tahun 2003 ketika Angkatan Bersenjata Indonesia tidak diizinkan menggunakan Tank Scorpion buatan Inggris dalam operasi militer di Aceh. Larangan ini terjadi akibat tekanan internasional yang dialami Inggris karena penggunaan alat tersebut dalam konteks operasi sensitif. Marboen mengingatkan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan serupa ketika merencanakan pembelian kapal selam interim. Dia juga menyoroti pentingnya ketersediaan kapal selam tersebut, di mana idealnya harus sudah tersedia dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan. Kebutuhan mendesak ini ada hubungannya dengan perlunya menjaga keamanan perairan NKRI sambil menunggu kedatangan kapal selam utama, tipe Scorpene, yang diharapkan baru bisa hadir dalam kurun waktu sekitar tujuh tahun. Mengenai pengadaan tersebut, Marboen berpendapat bahwa opsi paling logis adalah memanfaatkan kapal selam yang sudah ada, menyusul dengan rencana pembelian kapal selam baru. Selanjutnya, aspek pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi sorotan penting. Mengingat hingga saat ini belum terdapat teknologi yang memungkinkan pengendalian kapal selam dari jarak jauh, kemampuan awak kapal menjadi sangat krusial untuk menghindari kemungkinan kecelakaan saat operasi. Marboen menyarankan agar setiap pengadaan kapal selam interim, baik satu, dua, atau bahkan tiga unit, harus dilengkapi dengan simulator untuk pelatihan awak. Dia juga menekankan perlunya penyediaan kapal selam penyelamat atau *rescue*, sebagai langkah antisipatif untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Aspek pemeliharaan kapal selam juga perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerintah harus menjamin bahwa teknologi dan mesin kapal selam tetap dalam kondisi optimal melalui proses perawatan yang baik. Selain itu, Marboen menilai teknologi komunikasi yang handal merupakan faktor penting dalam mendukung koordinasi antara awak kapal selam yang berada di bawah air dan markas di darat. Sistem komunikasi yang efektif harus mampu berfungsi dengan baik bersama sistem persenjataan lainnya. Terakhir, mengenai aspek keuangan, Marboen mengindikasikan bahwa pengadaan kapal selam interim di akhir tahun ini dengan sisa anggaran saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, pemerintah di masa mendatang, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diperkirakan akan lebih mengalokasikan dana ke program-program prioritas lainnya seperti ketahanan pangan dan dukungan sosial. Marboen menekankan pentingnya pemeriksaan dan pertimbangan yang matang di berbagai aspek tersebut agar pengadaan kapal selam interim bisa berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali juga menyatakan bahwa TNI AL sedang mempertimbangkan pengadaan kapal selam interim sambil menunggu penyelesaian pesanan kapal selam baru. Dalam pernyataannya, Laksamana Ali mengungkapkan bahwa pembangunan satu unit kapal selam baru membutuhkan waktu antara 5 hingga 7 tahun, sedangkan saat ini hanya tersedia empat unit kapal selam yang siap bertempur. TNI AL seharusnya dilengkapi dengan sekitar 12 kapal selam untuk menjaga wilayah perairan Indonesia yang sangat luas, mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Laksamana Ali menambahkan bahwa eksplorasi pembelian kapal selam dari berbagai negara harus dilakukan, sejalan dengan kebutuhan yang mendesak. ANTARA