JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya memperkuat peran desa dalam rangka menekan laju urbanisasi yang semakin meningkat. Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini telah melaksanakan berbagai inisiatif, termasuk melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang melibatkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). "Seperti halnya PKK, Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), serta Karang Taruna, Posyandu merupakan komponen penting dari lembaga kemasyarakatan desa yang bertujuan untuk memperkuat posisi desa," ungkap Tito di Jakarta. Tito menilai urbanisasi merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga penguatan desa sangatlah penting. Ia memberi contoh negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, di mana urbanisasi telah menyebabkan banyak penduduk memilih tinggal di kota, yang mengakibatkan desa menjadi sepi. Fenomena urbanisasi ini menciptakan suasana persaingan yang sangat tinggi di kehidupan perkotaan. Masyarakat terjebak dalam kompetisi untuk bertahan hidup, dengan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan di desa. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk menjadi pekerja yang unggul, berpendidikan, dan terlatih. Akibat tekanan hidup yang demikian, masyarakat lebih fokus pada pendidikan dan karier. Banyak di antara mereka yang enggan untuk menikah karena khawatir tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Banyak yang menunda pernikahan hingga mereka mendapatkan pekerjaan yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencicil rumah atau apartemen, kendaraan, dan biaya makan," tambahnya. Dengan memperhatikan laju urbanisasi yang terjadi di berbagai negara, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat desa dengan harapan dapat mengendalikan angka urbanisasi. Dalam upaya tersebut, pemerintah berencana untuk menjadikan desa sebagai pusat ekonomi dan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengesampingkan fokus pembangunan hanya di perkotaan. Saat ini, pemerintah memiliki kementerian yang khusus menangani masalah desa dan menyediakan anggaran khusus agar desa dapat berkembang. "Sejak pemerintahan Presiden Jokowi, anggaran yang dialokasikan untuk desa mencapai sekitar Rp538 triliun, angka ini belum pernah tercatat di era sebelumnya," kata Tito. Selain itu, dukungan untuk kepala desa juga terus ditingkatkan agar kapasitas mereka semakin baik. Berbagai program dari pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga, juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja desa. "Saya percaya bahwa jika pembangunan di kota dan desa berjalan secara paralel dan saling mendukung, ini akan menjadi kekuatan bagi negara kita untuk melangkah lebih jauh," tutupnya. ANTARA