SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah dan pengusaha untuk memperkuat iklim investasi. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian di berbagai daerah di Indonesia. Eddy Widjanarko, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Timur, menekankan bahwa baik investor asing maupun lokal dapat menciptakan banyak kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Menurutnya, upaya ini harus terus ditingkatkan berkat adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Eddy menjelaskan bahwa APINDO telah berperan sebagai mitra dalam penggerakan ekonomi dengan memperhatikan berbagai elemen, termasuk upah dan produktivitas, serta menciptakan iklim investasi yang mendukung. Dia mengindikasikan bahwa salah satu faktor penting dalam membangun iklim investasi yang baik tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lebih lanjut, ia juga menggarisbawahi pentingnya regulasi sebagai elemen kunci penentu produktivitas. Oleh karena itu, regulasi yang dikeluarkan harus sejalan dengan upaya mendukung iklim investasi, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. APINDO juga memberikan perhatian terhadap tantangan dalam perbaikan iklim usaha di Indonesia, termasuk berbagai catatan yang berkaitan dengan prosedur izin usaha yang mungkin menjadi kendala. Di antara regulasi yang perlu diperhatikan adalah *Undang-Undang Cipta Kerja*, *Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD)*, dan sejumlah *Peraturan Daerah* (Perda) yang dinilai menghambat investasi di daerah. Sebagai upaya untuk menjembatani keinginan pengusaha dengan regulasi yang berlaku, APINDO menyelenggarakan Rapat Kerja Konferensi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXIII. Acara ini dijadwalkan berlangsung di Samator Novotel East di Surabaya pada 28-30 Agustus 2024. Rakerkonas APINDO XXXIII dihadiri oleh berbagai wakil pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, dan Menteri Investasi RI Rosan Roeslani. Eddie menyatakan bahwa tantangan terkait izin usaha ini akan menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Rakornas, yang mengusung tema "Sinergi Pengusaha dan Pemerintah: Memastikan Kualitas Sinergi dan Peran Birokrasi dalam Memperlancar Kegiatan Usaha," juga akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagus Raka, Wakil Ketua Bidang UMKM APINDO Jawa Timur, menyatakan bahwa kegiatan UMKM dalam Rakerkonas ini dirancang untuk membantu mereka naik kelas. Dalam acara tersebut, UMKM berkesempatan mengikuti seminar dan pelatihan hasil kolaborasi antara APINDO dan institusi pendidikan. Pelatihan ini meliputi berbagai topik, antara lain manajemen keuangan, perpajakan, operasional usaha, *digital marketing*, serta strategi untuk menembus pasar ekspor. Kegiatan ini juga termasuk APINDO Expo dan UMKM Fair, yang diikuti oleh 42 anggota yang terdiri dari sponsor dan lembaga yang memiliki inkubator. Bagus menambahkan bahwa kegiatan ini mendukung program pemerintah untuk menyediakan akses kepada 30 juta pelaku UMKM agar beralih ke ranah digital sebelum akhir tahun. ANTARA