JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan upaya mitigasi bencana sebelum memberikan izin untuk pengembangan kawasan industri. Pernyataan ini disampaikan pada saat rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas perlindungan terhadap para pelaku industri dari kemungkinan terjadinya gempa megathrust. Kartasasmita menjelaskan bahwa mitigasi dilakukan dengan penentuan lokasi daerah yang dianggap relatif aman, meskipun pengukuran tersebut tidak dapat dijamin akurat seratus persen. "Kami telah melakukan mitigasi dengan memilih area-area yang kami yakini relatif aman sebelum memberikan izin untuk pengembangan kawasan industri," ungkapnya. Dalam proses ini, Kementerian Perindustrian melakukan pemilihan lokasi secara teliti yang layak dijadikan kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko bencana, seperti kebakaran hutan, banjir, dan gempa bumi, yang diperkirakan mungkin terjadi pada tahun ini. "Kementerian Perindustrian sangat berhati-hati dalam memberikan izin untuk kawasan industri. Kami memastikan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan perkiraan kemungkinan terjadinya bencana," tambah Kartasasmita. Sebelumnya, isu mengenai gempa megathrust menjadi sorotan di media sosial seiring dengan prediksi yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut dapat mengguncang Indonesia dan berpotensi menyebabkan tsunami. Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan pengaturan ruang yang aman sebagai langkah mitigasi. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa semua infrastruktur jalan tol dan bangunan yang dibangun kementeriannya telah melalui serangkaian uji ketahanan gempa. Ia menegaskan, "Jika terjadi gempa megathrust, jalan tol dan gedung bertingkat yang kami bangun di Jakarta harus mampu menahan guncangan hingga seribu tahun." Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bencana yang mungkin terjadi dapat diminimalisir, serta kesiapan infrastruktur dapat menjamin keselamatan masyarakat. ANTARA