JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa peningkatan gizi masyarakat harus diimbangi dengan akses layanan kesehatan yang gratis dan merata. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta sebagai respons terhadap peluncuran Badan Nasional Penanggulangan Gizi yang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Budi menjelaskan bahwa intervensi kesehatan dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah intervensi kuratif, yang biasanya dilakukan di rumah sakit. Sementara itu, intervensi kedua bersifat promotif dan preventif, yang dilakukan melalui *posyandu*, pusat kesehatan masyarakat (*puskesmas*), serta fasilitas kesehatan lainnya. Intervensi ini mencakup penyediaan gizi seimbang untuk menjaga masyarakat tetap sehat. “Upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah pencegahan, yaitu mencegah orang sakit atau menjaga kesehatan mereka. Salah satu program pencegahan adalah skrining atau deteksi dini,” ungkapnya. Lebih lanjut, beliau berharap bahwa ke depannya, *posyandu* dan *puskesmas* dapat melakukan deteksi terhadap keberadaan senyawa etilen glikol atau bahan kimia yang terdapat dalam sirup seperti paracetamol, yang dapat menyebabkan masalah ginjal pada anak-anak. “Jika ada tes etilen glikol, kami dapat melakukannya di tingkat provinsi," tambahnya. Menteri Sadikin juga menekankan pentingnya fasilitas laboratorium yang memadai untuk mendukung deteksi awal di layanan kesehatan daerah. “Ada dua jenis laboratorium kesehatan, yaitu laboratorium klinis seperti di rumah sakit dan laboratorium kesehatan masyarakat," tuturnya. Ia menegaskan, untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat, *posyandu* dan *puskesmas* harus mampu memeriksa kualitas udara dan sanitasi. “Periksa apakah udara terkontaminasi atau tidak, apakah air bersih atau tidak. Hal ini seharusnya dapat dilakukan oleh laboratorium kesehatan masyarakat mulai dari tingkat *posyandu* dan *puskesmas*, baik di daerah maupun kota,” tambahnya. ANTARA