JAKARTA –
**Borneonews - London**, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan bahwa penahanan Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO aplikasi *Telegram*, bukanlah sebuah keputusan yang bersifat politis. Dalam pernyataannya di media sosial X, Macron menanggapi berita yang menyebutkan keterkaitan penangkapan Durov dengan situasi politik di Prancis. "Telah beredar informasi yang tidak akurat mengenai posisi Prancis setelah penangkapan Pavel Durov. Negara ini sangat berkomitmen terhadap kebebasan berekspresi dan komunikasi, inovasi, serta semangat kewirausahaan, dan komitmen ini akan terus diperjuangkan," ungkap Macron pada hari Senin. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penangkapan Durov terjadi dalam konteks penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung di Prancis. "Ini bukan keputusan yang diambil secara politis. Penanganan kasus ini sepenuhnya ada pada keputusan hakim," tambahnya. Durov ditangkap pada hari Sabtu, 23 Agustus, sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Ia ditahan saat baru saja tiba di Bandara Bourget, Paris, setelah mendarat menggunakan jet pribadi. Pria berusia 39 tahun yang memiliki keturunan Prancis dan Rusia ini terdaftar sebagai buronan di Prancis dan baru saja datang dari Azerbaijan. Pada hari Minggu, 25 Agustus, pihak otoritas yudisial Prancis memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan Durov. Masa penahanan ini dibatasi hingga 96 jam, seperti yang dilaporkan oleh media Le Point. Setelah masa penahanan berakhir, Durov harus dibebaskan atau dihadapkan ke hadapan hakim untuk menghadapi kemungkinan dakwaan. Setelah mengawali penyelidikan, Kepolisian Peradilan Nasional Prancis juga mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Fokus dari penyelidikan ini adalah pada dugaan kurangnya moderasi di *Telegram*, yang diduga memberi ruang bagi aktivitas kriminal untuk berkembang tanpa kendala di platform perpesanan tersebut. ANTARA