BANJARMASIN –
**Borneonews - Hulu Sungai Selatan**, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) di Kalimantan Selatan, bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, telah melakukan pemeriksaan awal yang dikenal sebagai *entry meeting* terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk periode 2023-2024. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten HSS memainkan peran sebagai fasilitator bagi tim BPK yang diketuai oleh Pengendali Teknis, Gusti Chrisanti Dewi, untuk melaksanakan *entry meeting* ini. Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Muhammad Noor, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim BPK yang telah bekerja bersinergi dengan Pemkab HSS dalam proses pembinaan selama ini. Noor turut menekankan pentingnya organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif dalam memberikan data yang diminta oleh tim BPK. Menurutnya, program JKN merupakan inisiatif yang sangat krusial dan menjadi prioritas nasional. Ia juga mengingatkan kepada OPD untuk segera melakukan perbaikan terkait hal-hal yang kurang optimal dan menjalin konsultasi dengan tim Pengendali Teknis dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, Gusti Chrisanti Dewi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada Pemkab HSS atas upayanya dalam memaksimalkan implementasi program JKN. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat menilai Pemkab HSS sebagai yang terbaik di Provinsi Kalsel. "Kedatangan kami bertujuan untuk melihat langsung kondisi dan penerapan program ini di lapangan. Jika terdapat masalah atau tantangan yang perlu diperbaiki, kami akan mendiskusikannya untuk segera ditindaklanjuti," ungkapnya. Sebagai bagian dari pemeriksaan pendahuluan, anggota tim BPK sempat melakukan tanya jawab dengan beberapa perwakilan dari instansi yang hadir. Kegiatan pemeriksaan pendahuluan ini berfokus pada beberapa fasilitas kesehatan dan di mulai dari Rumah Sakit Daha Sejahtera serta sejumlah Puskesmas, berlangsung antara 22 Agustus hingga 12 September 2024. ANTARA