BOGOR –
**Borneonews - Kabupaten Bekasi**, Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang terletak di Jawa Barat, telah melakukan peninjauan pada beberapa titik aliran sungai sebagai tindakan respons terhadap keluhan mengenai kekeringan yang dialami oleh para petani di wilayah tersebut. Kekeringan ini telah berdampak signifikan terhadap lahan pertanian, dan perhatian khusus dari pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasinya. Kegiatan peninjauan lapangan ini dipimpin oleh Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, dan dihadiri oleh Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Danang Waluyo, serta jajaran kepala perangkat daerah dan para camat di wilayah yang bersangkutan. Kunjungan ini bertujuan untuk secara langsung mengevaluasi situasi yang terjadi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Dedy menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai guna mengatasi penurunan debit air sungai yang menjadi penyebab utama kesulitan dalam pasokan air untuk lahan pertanian. Penurunan debit ini terdeteksi di beberapa titik aliran, termasuk pada Pintu Air Bendung Cilemahabang di Kecamatan Cikarang Utara, serta di Bendung Hulu Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Bendung Talang yang terletak di Kecamatan Cibitung. Akibat kondisi ini, lahan persawahan di setidaknya 19 desa mengalami kekeringan, yang mengancam kelangsungan aktivitas pertanian yang sangat bergantung pada pasokan air dari sungai-sungai tersebut. Dedy menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan efektif mengingat keadaan ini sangat mendesak, berkaitan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah penanganan darurat agar masalah kekeringan dapat ditangani secara cepat dan tidak menyebar lebih luas. Dalam hal ini, anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) tahun ini disiapkan untuk digunakan dalam penanganan situasi ini. Dalam upaya mengatasi permasalahan lebih lanjut, pemerintah juga akan berupaya agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dapat memberikan dukungan anggaran untuk perbaikan infrastruktur bendungan, dilanjutkan dengan rencana pembangunan infrastruktur air yang lebih permanen pada tahun 2025. Dedy menyatakan urgensi penanganan ini, mengingat dampak gagal panen bagi petani yang dapat memiliki konsekuensi besar terhadap ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, mereka akan mengusahakan langkah-langkah maksimal untuk tendangan mendapatkan solusi yang cepat dan tepat. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berencana untuk melakukan penataan pada sisi kanan dan kiri aliran sungai agar semua kegiatan normalisasi dapat dilakukan tanpa kendala, khususnya saat penempatan alat berat dan kendaraan amfibi yang bertugas dalam pembersihan sungai. Dedy menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah untuk segera menangani permasalahan yang disampaikan oleh warga, serta melakukan upaya konkret yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat agar situasi ini dapat teratasi dengan baik. ANTARA