JAKARTA –
**Borneonews - Bandar Lampung**, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (*SPAM*) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, memiliki kapasitas untuk melayani hingga 60.000 sambungan rumah. Saat ini, sistem ini telah berfungsi untuk menyediakan air minum kepada 13.105 sambungan rumah, dengan rencana penambahan 4.567 sambungan rumah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Instruksi Presiden mengenai air minum. Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, pada kesempatan tersebut mengharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berupaya lebih keras dalam meningkatkan jumlah sambungan rumah. Hal ini diharapkan agar kapasitas ideal dari *SPAM* dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pembangunan *SPAM* Kota Bandar Lampung menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi mencapai Rp1,38 triliun. Rincian pendanaannya mencakup investasi dari PT Adhya Tirta Lampung (ATL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) sebanyak Rp485 miliar, anggaran dari APBN sebesar Rp559,2 miliar, serta kontribusi dari APBD/Perumda yang mencapai Rp281 miliar. *SPAM* ini memiliki fasilitas intake dengan kapasitas 825 liter per detik dan instalasi pengolahan air minum (*IPA*) yang mampu mengolah hingga 750 liter per detik. Selain itu, juga terdapat reservoir distribusi dengan kapasitas mencapai 10.000 m³, serta berbagai jaringan pipa untuk transmisi air baku, distribusi air minum, jaringan distribusi utama, dan layanan. Wilayah pelayanan *SPAM* Kota Bandar Lampung mencakup delapan kecamatan, antara lain Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Sukabumi. Proyek ini termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Lampung, yang telah dimulai sejak tahun 2020. Proyek Strategis Nasional merujuk pada inisiatif pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan usaha, yang memiliki kepentingan strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. ANTARA