BORNEONEWS, Sampit - Guna merealisasikan target Pemerintah pusat zero insident selama arus mudik lebaran 1437 H/2016 membutuhkan peran seluruh pihak.
Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun, mengatakkan semua pihak terkait wajib melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menangani arus mudik lebaran. Jangan sampai dikarenakan kurangnya langkah antisipasi mengakibatkan jumlah kecelakaan bertambah dan tidak adanya penanganan cepat.
“Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim harus menyiapkan pelayanan kesehatan yang stand by selama 24 jam dengan berkerjasama dengan seluruh pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk menghadirkan pelayanan kesehatan di momen arus mudik," ujarnya, saat dihubungi, Minggu (3/7/2016).
Di setiap puskesmas harus disiagakan tim yang terdiri atas paramedis, tata usaha, dan lengkap dengan sopir ambulans untuk melaksanakan pelayanan. Selain itu dinkes bersama Palang Merah Indonesia (PMI) perlu mendirikan pos kesehatan di terminal dan titik-titik rawan kecelakaan.
Pelayanan kesehatan ini bisa disinergikan dengan aparat kepolisian dengan bentuk posko-posko arus mudik. Sehingga dalam bekerja pun bisa bersinergi dalam mengamankan dan menyiapkan penanganan cepat jika terjadi kecelakaan.
Selain itu, di rumah sakit juga harus disiagakan instalasi gawat darurat (IGD) untuk menerima rujukan dan buka 24 jam. Sebab, saat arus mudik lebaran jumlah pemudik dan kendaraan yang melintasi jalur darat sangat tinggi sehingga rawan terjadinya kecelakaan.
Begitu juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus menerapkan menerapkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanan yang terintegrasi dengan rumah sakit.Para peserta BPJS Kesehatan yang sedang mudik lebaran tahun ini, harus dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan prosedur yang lebih ringkas. (RIFQI/m)
