JAKARTA –
**Borneonews - Moskow**, Pemimpin fraksi sayap kanan National Rally di majelis rendah Prancis, Marine Le Pen, pada Senin (26/8) menyerukan kepada Presiden Emmanuel Macron untuk segera mengadakan sesi darurat parlemen. Desakan ini bertujuan agar dapat dilakukan pemungutan suara untuk mosi tidak percaya terhadap pemerintahan baru sebelum dimulainya sidang reguler yang dijadwalkan pada 1 Oktober mendatang. Pada hari yang sama sebelum pernyataan Le Pen, Macron telah melakukan diskusi lanjut dengan perwakilan oposisi. Diskusi tersebut termasuk Le Pen dan pemimpin National Rally, Jordan Bardella, yang membahas mengenai komposisi pemerintahan yang akan datang. Dalam keterangan yang diberikan kepada wartawan setelah pertemuan, Le Pen menyatakan, "Saya ingin Majelis Nasional memiliki kemampuan untuk mengajukan mosi tidak percaya jika diperlukan." Le Pen juga menyoroti kekhawatiran tentang perdana menteri baru yang mungkin akan "mengimplementasikan kebijakan berbahaya bagi Prancis." Hal ini kemungkinan akan terjadi dalam satu bulan ke depan jika tidak ada sesi darurat parlemen yang diadakan. Lebih lanjut, Le Pen menegaskan bahwa National Rally mendukung gagasan untuk "secara langsung menawarkan keputusan kepada rakyat" melalui referendum jika parlemen tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai pemimpin dan susunan pemerintahan yang baru. Melalui hasil pemilihan umum yang berlangsung baru-baru ini, Prancis kini menghadapi situasi parlemen yang menggantung akibat tidak ada partai yang mendapatkan mayoritas. Front Populer Baru, yang merupakan aliansi yang luas mencakup La France Insoumise, Sosialis, Hijau, dan Komunis, berhasil meraih 182 kursi di Majelis Nasional. Sementara itu, partai-partai centrist menduduki posisi kedua dengan 168 kursi dan National Rally memperoleh 143 kursi. Di kesempatan berbeda pada hari yang sama, Presiden Emmanuel Macron menolak kemungkinan terjalinnya koalisi dengan sayap kiri untuk bergabung dalam pemerintahan baru. Sebagaimana dilaporkan oleh stasiun televisi BFMTV, setelah putaran pertama konsultasi di Istana Elysee, Macron menyampaikan bahwa ia tidak akan mempertimbangkan perwakilan dari Front Populer Baru untuk memimpin pemerintahan demi menjaga "stabilitas kelembagaan." Pasca konsultasi tersebut, tampak jelas bahwa mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Front Populer Baru akan segera diajukan. ANTARA