MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, telah menetapkan tujuh langkah strategis untuk merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sehat untuk periode 2024/2025. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dalam penjelasannya di Makassar, Zudan Arif menekankan pentingnya desain APBD yang sehat sebagai upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Langkah pertama yang diusulkan adalah menciptakan keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Kedua, ia mendorong untuk menggali sumber pendapatan baru serta memanfaatkan aset-aset yang saat ini tidak produktif. Lebih lanjut, Zudan Arif menegaskan bahwa kewajiban harus dianggarkan selama 12 bulan, serta pencatatan utang yang harus diakui dan dimasukkan dalam APBD. Selanjutnya, langkah kelima menekankan pentingnya penghematan pada belanja operasional. Untuk langkah keenam, perjalanan dinas, rapat, dan pengeluaran untuk konsumsi akan diefisienkan, sementara langkah ketujuh berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa setiap unit penghasil dapat meraih keuntungan. Ia memberikan contoh konkret mengenai efisiensi perjalanan dinas dan rapat yang dapat dilakukan. Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu dilakukan dengan lebih baik agar efisiensi dapat tercapai. Dalam kesempatan yang sama, Zudan Arif juga memberikan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menunjukkan kinerja baik dalam tiga bulan terakhir atau triwulan pertamanya sebagai pemimpin. Dalam pencapaian yang diraih di tingkat nasional, tercatat enam belas penghargaan telah berhasil diraih, dengan beberapa diantaranya berasal dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kesehatan, di samping OPD lainnya. Terkait dengan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan, Zudan Arif menjelaskan bahwa awalnya teknologi tersebut hanya diterapkan secara terbatas. Namun, saat ini hampir sepenuhnya sudah bertransformasi ke sistem digital. Penggunaan tanda tangan elektronik yang awalnya terbatas pada 332 akun, kini telah meningkat hingga 1.065 akun atau meningkat sebesar 300 persen. "Ke depannya, kita akan terus memperluas penggunaan tanda tangan digital hingga ke tingkat sekolah, sehingga kepala sekolah dapat melakukan tanda tangan dari lokasi mana pun. Dengan pendekatan ini, diharapkan tata kelola digital dan pengarsipan dapat lebih efektif dan efisien," katanya. Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan mempercepat proses dan menghilangkan persyaratan yang tidak perlu. Dengan demikian, layanan publik bisa diberikan dengan lebih cepat dan akurat. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas lompatan pencapaian yang telah dilakukan dalam digitalisasi administrasi pemerintahan yang luar biasa. ANTARA