JAKARTA –
**Borneonews - Kigali** Militer Republik Demokratik Kongo (RDC) telah mengeluarkan pernyataan resmi, menuduh kelompok pemberontak M23 telah melanggar gencatan senjata yang telah disepakati. Tuduhan ini muncul setelah terjadinya pertempuran di wilayah timur negara Kongo. Dalam pengumumannya pada Senin, pihak militer mengindikasikan bahwa pemberontak M23 melakukan serangan terhadap posisi tentara mereka di Kikubo, yang terletak di distrik Lubero, provinsi Kivu Utara, dekat perbatasan Uganda pada hari Minggu. Menurut Letnan Kolonel Ndjike Kaiko Guilaume, juru bicara militer, tindakan agresif tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius atas kesepakatan gencatan senjata yang telah diatur melalui proses *Luanda*. Lebih lanjut, Guilaume menyatakan bahwa militer akan membawa isu pelanggaran tersebut ke dalam mekanisme verifikasi yang ada untuk memastikan adanya akuntabilitas terhadap insiden ini. Tercatat pada 30 Juli silam, kantor kepresidenan Angola mengumumkan bahwa pertemuan tingkat menteri terkait situasi keamanan dan perdamaian di bagian timur RDC yang berlangsung di Luanda mengesahkan gencatan senjata baru yang akan berlaku mulai 4 September mendatang. Di sisi lain, kelompok pemberontak M23 pada hari Minggu mengeluarkan pernyataan yang menuduh pesawat militer Kongo telah melanggar batas wilayah mereka di Lubero dan Rutshuru. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata serta bentuk provokasi yang tidak dapat diterima. Namun, pihak militer Kongo membantah klaim tersebut dan menilai bahwa pernyataan ini adalah usaha dari M23 untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Kondisi di lapangan dilaporkan relatif tenang pada hari Senin, meskipun masyarakat masih merasakan kekhawatiran yang mendalam. Jean-Claude Kawaya, seorang anggota dari kelompok masyarakat sipil Nyiragongo, mengungkapkan bahwa situasi saat ini tetap sulit diprediksi. Pertikaian yang berlanjut dan penguatan posisi oleh kedua belah pihak sangat berpotensi menimbulkan konflik baru, yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan dan memicu pengungsian masyarakat sipil. Rencana pertemuan selanjutnya dijadwalkan pada bulan September, yang akan melibatkan para menteri luar negeri Republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Angola untuk membahas upaya perdamaian di wilayah timur Kongo. Setelah sekitar sepuluh tahun tidak aktif, kelompok pemberontak M23 kembali melanjutkan aktivitas militernya pada tahun 2021. Baik Republik Demokratik Kongo maupun negara-negara Barat telah menuduh Rwanda memberikan dukungan kepada M23, yang selalu dibantah oleh pemerintah Kigali. M23 merupakan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh etnis Tutsi, dibentuk pada tahun 2012 dan mengklaim berupaya melindungi kepentingan Tutsi terhadap serangan milisi etnis Hutu, yang pemimpinnya memiliki keterkaitan dengan genosida Tutsi 1994 di Rwanda. Perlu dicatat bahwa etnis Tutsi hanya menyumbang sekitar 1-2 persen dari total populasi Kongo. ANTARA