SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang penjualan rokok secara eceran memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Gitadi, meskipun dampak langsung dari larangan ini mungkin tampak kecil pada awalnya, efek yang timbul dari kebijakan tersebut memiliki potensi untuk berdampak lebih jauh, atau yang dikenal dengan istilah *multiplier effect*. Hal ini diungkapkannya dalam suatu forum di Surabaya, Jawa Timur, pada hari Selasa. Ia menjelaskan bahwa UMKM banyak bergantung pada pembeli yang biasanya datang untuk membeli rokok eceran. Seringkali, selain membeli rokok, mereka juga membeli barang lainnya seperti makanan dan minuman. Dengan adanya larangan tersebut, masyarakat kemungkinan akan mengalokasikan anggaran mereka untuk membeli rokok, yang dapat mengurangi pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain. "Pembeli rokok eceran biasanya juga membeli produk tambahan seperti gorengan atau nasi bungkus. Ini adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis dampak dari kebijakan ini," tambahnya. Di samping itu, Gitadi menilai bahwa kebijakan pelarangan penjualan rokok eceran tidak akan efektif dalam mengurangi jumlah perokok aktif. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan ini sering kali tidak efektif di lapangan. Mengingat harga rokok yang masih terjangkau dan produksi masif oleh pabrik-pabrik besar, larangan tersebut cenderung akan mengalihkan pola konsumsi tanpa mengurangi tingkat merokok secara signifikan. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk mencari solusi yang seimbang, atau yang dikenal sebagai *win-win solution*, antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha kecil di sektor tembakau. Gitadi juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif dan efektif. Hal ini diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan kebijakan pelarangan semata, tetapi juga memberikan edukasi yang menyentuh kesadaran masyarakat sejak usia dini. "Masalah utama kita terletak pada implementasi. Kebijakan mungkin terdengar bagus, tetapi seringkali penerapannya sulit dilakukan dan tidak terukur," pungkasnya. ANTARA