JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah melakukan serangkaian kunjungan ke pemimpin negara-negara sahabat. Kegiatan diplomasi ini dimulai dengan pertemuan bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Serbia untuk bertemu Presiden Aleksandar Vucic. Prabowo kemudian melanjutkan lawatannya dengan bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, serta Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, Prabowo juga telah menjalin komunikasi dengan Presiden China, Xi Jinping, serta Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida. Selain itu, ia turut berpartisipasi dalam dua konferensi internasional yang penting. Konferensi pertama adalah *Shangri-La Dialogue* yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024, di mana isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik dibahas. Konferensi kedua, yaitu KTT Darurat Gaza, dilaksanakan pada 11 Juni 2024 di Amman, Jordania, yang fokus pada upaya internasional dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Tindakan Prabowo dalam menjalin hubungan luar negeri ini memang tidak mengejutkan. Indonesia telah mengusung politik luar negeri yang bebas aktif, yang berarti negara ini tidak berpihak kepada salah satu kubu yang terlibat konflik. Indonesia berkomitmen untuk aktif mendorong kerja sama dan menciptakan perdamaian di tingkat global. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dan calon presiden, upaya diplomasi Prabowo sekaligus memberikan gambaran mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang. Kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip bebas aktif bukan hanya sekadar retorika. Dalam praktiknya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang yang mengatur hubungannya dengan negara lain, di mana Pasal 3 menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam konteks ini, kunjungan Prabowo dan keterlibatannya dalam berbagai forum internasional selaras dengan prinsip tersebut. Prinsip bebas aktif telah menjadi pilar politik luar negeri Indonesia sejak negara ini berdiri. Istilah 'bebas' mencerminkan kebebasan negara dalam menentukan langkah diplomasi yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan nasional, tanpa tekanan asing. Sementara itu, istilah 'aktif' merujuk pada peran serta Indonesia dalam membangun perdamaian global. Meski memiliki latar belakang militer, perhatian Prabowo terhadap isu-isu di luar pertahanan dan keamanan tampak seimbang, mengingat pengalamannya yang panjang dalam arena internasional. Setiap pemimpin memiliki pandangan idealisme dan pendekatan yang berbeda dalam hubungan luar negeri. Namun, setidaknya satu tujuan yang menyatukan mereka adalah keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya sekaligus menjaga martabat negara di kancah global. Indonesia beruntung karena memiliki kebijakan luar negeri yang jelas dan tidak terikat pada blok manapun. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara ini harus aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Indonesia tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga argumen yang kuat untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik. Peran ini mencakup mediasi dan upaya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Stabilitas di kawasan ASEAN dapat dijadikan model, mengingat Indonesia berfungsi sebagai poros ASEAN yang berupaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, dialog terbuka menjadi kunci keberhasilan ASEAN dalam mengelola keamanan di kawasan, dan menjaga hubungan baik dengan berbagai mitra, termasuk China. Menunjuk pada pernyataan Prabowo dalam sesi *Special Address* di *Shangri-La Dialogue*, hal yang ditekankan adalah pentingnya dialog yang inklusif dan kolaboratif. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara nonblok, akan tetap bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu aliansi besar. Sikap saling menghormati keberadaan dan kedaulatan negara lain dianggap sangat penting, mengingat tidak ada satu narasi yang dapat diterapkan pada semua situasi. Sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1966, keterjagaan stabilitas tanpa konflik antara negara-negara anggota menjadi pencapaian utama yang berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi di kawasan. ASEAN menjadi forum bagi dialog dan mediasi dalam menjawab tantangan yang ada di tingkat regional maupun global. Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus berperan sebagai "tetangga yang baik", berlandaskan pada nilai-nilai Asia yang lebih mendahulukan harmoni dibandingkan kepentingan individu. Saat ini, istilah *Indo-Pasifik* semakin populer menggantikan *Asia-Pasifik*, yang menunjukkan pentingnya daerah ini dalam peta strategis global. Sebutan ini menekankan peran Indonesia sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kawasan *Indo-Pasifik* mencakup lebih dari separuh populasi dunia dan pertumbuhan ekonominya menjadi pertanda bagi perekonomian global. Karena dinamika geomaritim dan konflik yang mungkin timbul, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan diharapkan dapat merancang strategi untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Terdapat kepentingan yang harus dikelola dengan baik, terutama memahami kebangkitan kekuatan seperti China dan persaingan dengan AS di kawasan ini. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dipegang Indonesia harus dicermati dengan mempertimbangkan posisi negara di tengah tarik menarik berbagai aliansi. Kepala pemerintahan mendatang diharapkan akan dapat menegakkan politik luar negeri yang mandiri dan tidak terjebak dalam pengaruh blok-blok tertentu. Indonesia harus menjadikan ASEAN sebagai pusat utama dalam menentukan arah kebijakan yang relevan dengan kepentingan kawasan, mengundang investor dari berbagai negara untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya dan meminimalisasi potensi konflik. Kontribusi investasi dari China, Jepang, dan negara-negara lainnya di pulau-pulau terluar, serta pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan akan memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional. Saat ini, ASEAN berada di tengah persaingan dua kekuatan besar, dan penting bagi organisasi ini untuk mengelola situasi demi kepentingan anggotanya, agar perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan meningkat secara simultan. Dengan latar belakang ini, kebijakan luar negeri yang inklusif dan strategis akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di kawasan ASEAN. Hal ini menggambarkan nilai positif dari politik luar negeri bebas aktif yang terus berlanjut dan relevan dengan dinamika global yang ada. ANTARA