JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengemukakan bahwa gerakan *Green Islam* perlu didorong untuk berkembang menjadi gerakan sosial yang luas, sebagai pendekatan dalam menghadapi dan mengurangi dampak dari krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan saat ini. Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, Didin Syafruddin, menegaskan pentingnya respons kolektif untuk mengatasi masalah lingkungan dan iklim yang sangat serius. Ia menyatakan bahwa mengandalkan institusi pemerintah semata—yang meskipun memiliki sumber daya yang lebih baik—tidaklah mencukupi. Pemerintah tidak dapat bekerja sepenuhnya sendiri dalam menghadapi tantangan lingkungan ini. Konsep *Green Islam* berfokus pada promosi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta tindakan berkelanjutan untuk melindungi alam. Prinsip-prinsip yang mendasari gerakan ini bersumber dari nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam Al Quran, yang mengindikasikan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Saat ini, terdapat sekitar 140 organisasi yang tergabung dalam gerakan ini, baik yang berbasis keagamaan maupun non-keagamaan. Kebanyakan dari kelompok tersebut berafiliasi secara formal dengan dua organisasi massa Islam terbesar di tanah air, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam pelaksanaannya, aktivisme *Green Islam* memanfaatkan identitas keagamaan untuk merumuskan strategi dan program kerjanya. Salah satu contohnya, Komunitas Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) memberdayakan ulama perempuan untuk menyebarluaskan pesan-pesan *Green Islam* melalui ceramah di masjid dan forum pengajian di berbagai daerah di Aceh. Di sisi lain, Aisyiyah berkomitmen untuk memberikan pendidikan lingkungan kepada siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Selain itu, ada juga Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang bekerja sama dengan komunitas lokal di Jawa Timur untuk mengadvokasi penyelesaian konflik agraria antara petani setempat dan perusahaan perkebunan. Didin Syafruddin berharap program-program yang ada dapat memperkenalkan makna gerakan *Green Islam*. Ia menekankan bahwa gerakan ini adalah salah satu usaha untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait bahaya kerusakan lingkungan serta perubahan iklim, dan menjadi langkah nyata mewujudkan Indonesia yang hijau dan berkelanjutan. Namun demikian, Koordinator Riset Gerakan *Green Islam*, Testriono, menyampaikan bahwa gerakan ini masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat pengembangannya menjadi gerakan besar yang memiliki dampak signifikan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan temuan penelitian PPIM, ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap keadaan ini. Gerakan *Green Islam* terfragmentasi dan lebih banyak berfokus pada isu-isu lokal. Beberapa organisasi bahkan masih kesulitan memanfaatkan sumber daya yang ada, sementara yang lain mengalami kendala dalam akses terhadap sumber daya sendiri. Testriono juga menyoroti adanya kesenjangan pengetahuan antara aktivis dan konstituen. Hal ini menyebabkan pesan-pesan lingkungan yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Dia menambahkan bahwa partisipasi perempuan dalam gerakan ini belum optimal, meskipun mereka memiliki peran kunci dalam memperluas pengaruh dan jangkauan *Green Islam* di Indonesia. Sebagai langkah tindak lanjut, PPIM mengajukan beberapa rekomendasi. Pertama, pentingnya memperluas kerja sama dalam pelestarian lingkungan. Institusi pemerintah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agama, dapat berperan krusial untuk menjadikan agenda *Green Islam* sebagai salah satu agenda publik yang lebih luas. Kedua, penguatan kemandirian menjadi keharusan. Banyak gerakan *Green Islam* mengalami kendala serius terkait pendanaan, yang seringkali menjadi penghambat utama. Untuk mengatasi tantangan ini, penggunaan mekanisme wakaf sebagai dana abadi (endowment fund) dapat dijadikan solusi guna mendukung berbagai inisiatif pelestarian lingkungan yang ada. ANTARA